Delik Formil Kerugian

 

Delik formil yang terdapat dalam kalimat “dapat merugikan keuangan negara” yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa digunakan. Namun, perhitungan kerugian negara itu harus dihitung ahli, bukan hanya asumsi dari jaksa penuntut umum.

Hal ini diungkapkan ahli hukum pidana Universitas Hasanuddin Andi Hamzah, saat memberikan keterangan dalam sidang hak uji UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (26/6).
Dalam sidang yang dipimpin Jimly Asshiddiqie ini juga didengar keterangan ahli lain, yakni Romly Atmasasmita dan Erman Rajagukguk. Pengujian UU Pemberantasan Tipikor ini diajukan Dawud Djatmiko, karyawan PT Jasa Marga yang ditahan sejak 28 Juni 2005 dalam perkara dugaan korupsi yang menggunakan pasal itu. Selain ahli, hadir juga Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan beberapa jaksa KPK dan hadirin lainnya.

“Saya dapat menerima kata dapat merugikan keuangan negara kalau dihadirkan ahli untuk menghitung kerugian itu. Penuntut umum bisa menghadirkan ahli, terdakwa juga bisa menghadirkan ahli, hakim juga bisa menghadirkan ahli. Kalau ternyata hakim di dalam musyawarahnya berbeda pendapat soal keterangan para ahli ini, maka berdasarkan Pasal 162 KUHAP adanya in dubio prodeo, hakim harus membebaskan terdakwa karena adanya keraguan pada hakim,” jelas Andi Hamzah.

Penjelasan Andi ini menjawab pertanyaan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean soal ketidakpastian hukum apakah disebabkan oleh adanya penggunaan kata dapat merugikan keuangan negara ataukah karena penggunaan melawan delik materiil dan delik formil yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 31/1999 dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.
Andi melanjutkan, memperkaya diri sendiri harus dibuktikan dengan cara berapa uang yang diambil dan pengambilan uang itu harus dilakukan dengan cara melawan hukum. “Contohnya kredit yang diberikan 100, tetapi yang macet ada 2. Itu tetap dapat dihukum kalau terdapat kickback kepada pejabat bank dari perusahaan yang kreditnya macet itu,” papar Andi.
Romly menjelaskan, tidak ada yang salah dalam perumusan Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu. “Kalaupun ada kekeliruan, itu terjadi di tingkat implementasi yang dilakukan penegak hukum dan integritas aparat penegak hukum. Saya kira semua sarjana hukum belajar bagaimana menafsirkan hukum. Jadi aturannya tidak salah,” ujar Romly.

Posted by Info Hukum   @   13 June 2009
About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Artikel Hukum. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s