“Kekebalan Profesi Advokat”

Oleh : Drs. M.Sofyan Lubis, SH.

Pasal 5 ayat (1) UU No.18 tahun 2003 tentang ADVOKAT, menyebutkan bahwa, “Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan”. Artinya advokat dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum tidak terikat dan tunduk pada suatu lembaga/instansi pemerintah, baik militer, kehakiman, kepolisian dan lainnya. Pertanggjawaban hukum dan moral para advokat dalam menjalankan profesinya hanya semata kepada kepentingan hukum kliennya.

Beberapa perbedaan antara Penegak Hukum Advokat dengan Penegak Hukum lainnya, seperti Hakim, Jaksa dan Polisi adalah, mereka dalam menjalankan tugasnya digaji setiap bulannya oleh pemerintah, sedang advokat tidak menerima gaji. Hakim, Jaksa dan Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan “penahanan” terhadap tersangka, sedangkan advokat tidak. Oleh karenanya advokat di dalam menjalankan tugas profesinya bersifat bebas dan mandiri. Bahwa sekalipun advokat di dalam menjalankan profesinya tidak digaji, tidak diberi wewenang melakukan penahanan seperti penegak hukum lainnya, advokat diberi “hak kekebalan hukum” dalam menjalankan profesinya. Artinya Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata mapun pidana dalam menjalankan tugas profesinya atas dasar ikhtikat baik, apakah itu di luar pengadilan maupun di dalam persidangan pengadilan. Di samping itu Advokat juga memiliki hak untuk memperoleh semua informasi, data dan dokumen yang diperlukan dari jajaran instansi pemerintah, maupun dari pihak lain guna kepentingan pembelaan kliennya. Dimana hak advokat untuk memperoleh informasi, data dan dokumen ini secara a contrario merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dari pemerintah atau pihak lain manapun untuk memberikannya.. [vide pasal : 15, Jo pasal 16, dan pasal 17 dari UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat]. Bahwa perlu disadari oleh Penegak Hukum lainnya keberadaan Advokat di dalam proses peradilan, tidak boleh dipandang sebagai suatu pro-forma atau formalitas, karena kehadiran Advokat di samping merupakan hak tersangka dan pencari keadilan, kehadiran advokat juga sebagai penyeimbang dalam penegakan hukum dan keadilan yang berlaku di negara manapun di dunia ini. Advokat adalah profesi yang independen, terhormat (officium nobile) dan bebas dari pengaruh struktur kekuasaan, dan tanpa kehadiran Advokat proses peradilan di Indonesia akan sangat riskan dan berbahaya. Kehadiran Advokat dapat memberikan kontribusi positif dalam mengontrol kinerja ketiga unsur Catur Wangsa Penegak Hukum lainnya, yaitu Hakim, Jaksa dan Polisi.

Selain itu seorang Advokat yang sedang dalam posisi membela seseorang yang diduga melakukan kejahatan dan/atau seorang Penjahat sekalipun ( residivis ) maka Advokat tersebut tidak bisa dituduh dan/atau dicap bahwa ia setuju dan/atau melindungi tindakan penjahat tersebut. Hal ini telah di atur di dalam pasal 18 ayat (2) UU Advokat, disana ditegaskan bahwa Advokat tidak dapat diindentikkan dengan Kliennya. Sehingga masyarakat maupun pihak yang berwenang sekalipun tidak dapat mengidentikan Advokat tersebut dengan Kliennya.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada advokat, sangat diperlukan penegakan kode etik profesi yang dikeluarkan oleh organisasi advokat dimana kode etik ini merupakan suatu yang mutlak harus dipatuhi oleh para advokat yang menjalankan profesinya di Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan di dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) dari UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, di sana dikatakan, “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

Oleh karenanya jika Advokat di dalam menjalankan profesinya ada rekan sesama Penegak Hukum yang merasa dirinya dicemarkan oleh sepak terjang seorang Advokat, dan berniat akan menggugat balik terhadap Advokat tersebut atau melaporkan Advokat tersebut ke Kepolisian adalah merupakan tindakan yang keliru, karena Advokat tersebut memiliki kekebalan hukum sepanjang hal itu dilakukan Advokat tersebut dalam rangka menjalankan profesinya atas dasar ikhtikat baik guna membela kepentingan hukum kliennya. Dan sebaiknya pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan advokat tersebut sebaiknya yang bersangkutan dilaporkan ke Dewan Kehormatan advokat. Kalau Advokat tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik advokat, tidak mustahil advokat tersebut dapat diberhentikan sebagai Advokat. Di samping itu jika Advokat yang bersangkutan tidak sedang dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat dan berdasarkan alat bukti yang ada ia melakukan pelanggaran bahkan kejahatan, maka Advokat tersebut dapat diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sama halnya seperti  warga negara lainnya.================================================

Satu pemikiran pada ““Kekebalan Profesi Advokat”

Komentar ditutup.