“ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DAN INPLIKASINYA BAGI INDONESIA”

Oleh : Erman Rajagukguk
Perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Asean dan China mulai
berlaku tanggal 1 Janauri 2010. Perjanjian tersebut sebenarnya telah ditandatangani
pada tahun 2002. Pemerintah tampaknya tidak akan mengundur berlakunya atau
pelaksanaan perjanjian ACFTA tersebut. Indonesia sebagai penandatangan akan tetap
komit terhadap perjanjian, tidak ada penundaan, kata Wakil Menteri Perdagangan.1
Pemerintah Indonesia akan meminta pengertian China untuk memberikan
pengecualian terhadap industri tertentu. Sehubungan dengan rencana perdagangan bebas
tersebut ada sekitar 303 produk industri Indonesia yang akan meminta perlindungan dari
pemerintah, termasuk produk baja dan tekstil. Disamping itu penerimaan Pemerintah
R.I diperkirakan mungkin akan turun sampai Rp. 15 triliun pada tahun 2010. Sebabnya
adalah penurunan tarif bea masuk untuk barang-barang yang diperdagangkan menjadi
0%.2
Seberapa jauh dampak perdagangan bebas antara Asean dan China yang
menyangkut industri Indonesia. Tidak dapat dielakkan Indonesia harus memperkuat
daya saing guna menaikkan posisi tawar produk-produk lokal. Pemerintah sudah
mengindentifikasi beberapa sektor manufaktur yang bakal terkena dampak terparah.
Untuk produk-produk primer, Indonesia cenderung tetap kuat. Dalam usaha untuk
memperkuat daya saing barang-barang Indonesia, perbaikan infrastruktur mutlak perlu
untuk mencegah biaya ekonomi tinggi.3
Bea masuk sebanyak 2.528 pos tarif dari 17 sektor industri akan dibebaskan mulai
1 Januari 2010 pada tahap II untuk skema normal track 1 (NT). Hal itu menjadi
konsekuensi yang harus dijalankan Indonesia dan 10 negara lainnya, terkait
implementasi perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) Asean-China.
Seluruh komoditas pertanian di luar kategori sensitive products (SP) akan dihilangkan
bea masuk impornya menjadi 0%. FTA itu juga menjadi jalan masuk produk pangan
impor. Dengan hilangnya hambatan tarif itu, Pemerintah berjanji tetap melindungi pasar
1 “303 Produk Industri Dilindungi”, Republika, 16 Desember 2009.
2 “Penerimaan Bakal Hilang Rp. 15 Triliun”, Kompas, 17 Desember 2009.
3 “Perkuat Daya Saing, Naikkan Posisi Tawar di FTA”, Media Indonesia, 26 Desember 2009.
2
domestik melalui pengetatan hambatan nontarif. Instrumen nontarif tidak saja penting
sebagai tambahan prasyarat teknis untuk menangkal serbuan produk impor. Tetapi juga
melindungi masyarakat dari wabah penyakit pangan dan hewan. Jika sebelum sertifikasi
bebas penyakit itu dianggap sebagai inefiensi dan pembengkakan biaya oleh pengusaha,
prosedur karantina saat liberalisasi pasar menjadi penting.4
Potensi kerugian yang dialami industri manufaktur nasional sebagai dampak dari
implementasi perjanjian Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) diperkirakan
mencapai Rp. 35 triliun per tahun. Nilai yang sangat besar tersebut hanyalah potensi
kerugian yang bakal diderita oleh tujuh sektor manufaktur yakni industri petrokimia,
pertekstilan, alas kaki dan barang dari kulit, elektronik, keramik, makanan dan
minuman, serta besi dan baja. Perkiraan potensi kerugian tersebut merupakan hasil
kajian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Sesuai dengan skema normal track 1
(NT 1) perjanjian ACFTA tahap II, sebanyak 2.528 pos tarif dari 17 sektor industri akan
dihapuskan bea masuknya pada 1 Januari 2010. Berdasarkan kajian pemerintah dan
usulan dunia usaha, dari total pos tarif itu sebanyak 314 pos tarif (12,4%) akan
direnegosiasi melalui modifikasi tarif dan kompensasi. Dari 314 pos tarif tersebut,
pemerintah hanya akan merenegosiasikan 87 pos tarif sektor pertekstilan dari total pos
tarif NT 1 yang dihapuskan bea masuknya sebanyak 838 pos tarif. Dari 752 pos tarif
produk elektronik dalam NT 1 hanya tujuh pos tarif yang akan diubah, sedangkan dari
350 pos tarif besi dan baja, pemerintah hanya akan merenegosiasi 189 pos tarif. Benny
menambahkan saat ini terdapat 536 pos tarif produk pertekstilan dalam skema NT 1
yang sangat sensitif (lemah daya saingnya) jika bea masuknya dihapus menjadi 0%,
seperti kain tenun dan serat nilon.5
Didorong atas sengitnya persaingan bisnis yang bakal terjadi pascapemberlakuan
ACFTA 1 Januari 2010, Asosiasi Pengusaha Indonesia (API) menyatakan keberatan
dengan membeberkan latar belakang perjanjian tersebut. API mengusulkan kepada
pemerintah agar mengkaji ulang jangka waktu penurunan/penghapusan tarif bea masuk
produk-produk yang tergabung dalam normal track (NT 1 dan 2) hingga tahun 2012.
Adapun produk-produk yang tergabung dalam sensitive track (ST) dan high sensitive
track (HST) tentu jangka waktunya disesuaikan lagi.
4 “Lindungi Pasar Domestik Sejak Dini”, Media Indonesia, 24 Desember 2009.
5 “Potensi kerugian akibat ACFTA capai Rp 35 triliun”, Bisnis Indonesia, 23 Desember 2009.
3
Usul itu dengan berbagai pertimbangan, antara lain mayoritas permesinan tekstil
dan produk tekstil (TPT) di Indonesia sudah usang, industri perlu meremajakan
permesinannya agar mampu bersaing. Untuk itu, pemerintah meluncurkan program
restrukturisasi permesinan. Usul lain, pasokan energi listrik dari PLN belum memenuhi
standar perindustrian, baik jam nyala maupun kualitas listriknya, sehingga efisiensi
produksi rendah. Penyerapan tenaga kerja di industri TPT sangat besar sehingga bila
terjadi masalah, akan memengaruhi mata rantai kegiatan ekonomi. API juga meminta
pemerintah untuk memperkuat country of origin (COO). Kemudian, menekankan pada
perundingan Asean selanjutnya bahwa pentingnya persetujuan secara bersama antar
anggota Asean sebelum melakukan FTA dengan negara lain.
Benny mengatakan, Standar Nasional Indonesia (SNI) perlu dioptimalkan,
khususnya bagi produk-produk yang akan masuk ke Indonesia. Selanjutnya, untuk
pembahasan FTA dengan negara mana pun, asosiasi dan industri hendaknya dilibatkan
dalam sosialisasinya. Untuk meningkatkan daya saing produk-produk nasional, ada juga
usul dari kalangan industri untuk segera mereformasi sektor infrastruktur, khususnya
untuk tarif dasar listrik (TDL), biaya-biaya di pelabuhan, dan transportasi dari/ke
pelabuhan.
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga harus tepat waktu 25 hari, seperti
kebijakan China terhadap industrinya. Diperlukan domestic full service alliance.
Artinya, dalam rangka mempertahankan usahanya, industri nasional perlu melakukan
konsorsium. Misalnya, sektor TPT nasional untuk pembelian batu bara, fiber, benang,
dan sebagainya, agar dilakukan secara bersama.6
Sejumlah produk industri yang dinilai memiliki daya saing rendah dan sulit
bersaing dalam AC-FTA akan tetap dilindungi dengan tarif bea masuk (BM) 2,5%-3%.
Kebijakan pemerintah tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari
pemberlakuan perjanjian liberalisasi pasar Asean-China yang semestinya diikuti dengan
penghapusan BM sejumlah produk yang masuk dalam skema normal track 1 (NT-1).
Keputusan ini diambil dalam rapat maraton lintas tujuh instansi yang selesai pada Sabtu
dini hari.
Ketujuh instansi yang terlibat yakni Departemen Keuangan, Departemen
Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kehutanan, Departemen
6 “Perlu Kebijakan Pro Industri”, Kompas, 17 Desember 2009.
4
Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM). “Secara makro kami sepakat bahwa fungsi tarif masih dibutuhkan
untuk melindungi industri dalam negeri, khususnya bagi produk yang berdaya saing
rendah”, kata Sekretaris Jenderal Depperin Agus Tjahajana Wirakusumah. Menurut
jadwal, kesepakatan ACFTA tahap II dalam skema NT 1 (normal track 1) akan
menghapus 6.682 pos tarif BM bagi 17 sektor. Penghapusan ini berlaku efektif mulai 1
Januari 2010.
Agus menekankan tidak semua cabang industri manufaktur bermasalah terhadap
daya saing sehingga tidak semua produk perlu dilindungi dengan tarif. Berdasarkan
rapat terakhir itu, ungkap Agus, terdapat lima kategorisasi produk industri yang
terklasifikasi membutuhkan perlakuan berbeda dalam menghadapi ACFTA. Pertama,
produk industri yang berdaya saing lebih tinggi daripada China. Kedua, kelompok
produk yang mempunyai daya saing sedang. Ketiga, kategori produk yang memiliki
daya saing lemah. Keempat, kelompok produk yang berdaya saing sangat lemah.
Kelima, kategori produk yang berdaya saing setara dengan China. “Untuk produk
industri yang dianggap kuat (berdaya saing lebih tinggi, sedang dan sepadan dengan
China) yang ditunjukkan dengan data perkembangan daya saing dalam 5 tahun terakhir,
go ahead (silakan jalan terus)”, paparnya. Namun, bagi produk industri yang berdaya
saing lemah, pemerintah akan mengajukan modifikasi tarif dari semula 0% menjadi
2,5%-3% atau tetap mempertahankan BM produk itu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada tahun sebelumnya.7
Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Agus Tjahajana Wirakusumah
mengatakan modifikasi dan penundaan implementasi penurunan bea masuk menjadi
jalan terakhir untuk melindungi industri dari potensi injury akibat dampak berantai
pasar bebas ACFTA. “Ini dibenarkan karena sesuai dengan isi kesepakatan Asean Trade
In Goods Agreement (ATIGA) Artikel 23 bahwa anggota Asean dapat menggunakan
haknya jika menemukan hambatan atas implementasi pembebasan tarif BM melalui
modifikasi tarif secara temporer maupun penundaan”, jelasnya.
Terkait dengan hal itu, sebanyak 314 pos tarif produk berdaya saing lemah, dari
2.528 pos tarif, diusulkan diubah dalam perundingan Asean China. Perubahan itu
dilakukan melalui dua cara, yakni modifikasi dan penundaan-penurunan bea masuk
7 “Produk berdaya saing rendah tetap dilindungi”, Bisnis Indonesia, 15 Desember 2009.
5
dalam kategori NT 1 (normal track). NT 1 adalah jadwal penurunan tarif bea masuk
yang mulai bergulir pada 20 Juli 2005 dan menjadi 0% pada 1 Januari 2010. Ke-314 pos
tarif produk yang akan dilindungi itu berasal dari sembilan sektor manufaktur dan IKM .
Hal ini ditetapkan setelah pemerintah mengkaji perkembangan daya saing 314 produk
itu dalam 5 tahun terakhir.
Kajian itu juga menyimpulkan empat rekomendasi jadwal implementasi tarif.
Pertama, implementasi tarif untuk kelompok produk berdaya saing kuat sesuai jadwal 1
Januari 2010. Kedua, kelompok berdaya saing sedang ditunda dari 2010 menjadi 2012.
Ketiga, untuk kelompok produk berdaya saing lemah penghapusan tarif diundur
menjadi 2018. Keempat, untuk produk berdaya saing sangat lemah terpaksa
diimplementasikan pada 2010.8
Pemerintah akan menjadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai salah satu
senjata untuk mencegah membanjirnya barang impor dari Cina setelah diterapkannya
perdagangan bebar ACFTA. SNI ini dipandang mampu menjaga kualitas barang yang
masuk. Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Edy Putra
Irawadi, berpendapat penerapan SNI membuat kualitas barang yang masuk ke dalam
negeri akan terjaga. Barang makanan atau minuman yang sudah kedaluarsa tiga bulan
tidak boleh lagi melintas perbatasan.
Begitu juga dengan barang lainnya. Edy menyebutkan persyaratan SNI juga
berlaku pada semua produk elektroik. “Sebetulnya SNI ini tergantung kitanya. Sama
seperti kalau kita memegang pisau. Jika di tangan tukang kue maka jadi kue, tapi
berbeda kalau di tangan penjahat. Jadi intinya, kita harus selektif memilih mana yang
terbaik untuk kita”, ujarnya. Edy akan bekerja keras mengawasi SNI. Dia bakal
menjalin kerja sama dengan BP POM. Di samping itu, pemerintah juga akan
menerapkan kebijakan lain untuk melindungi industri lokal. “SNI hanya salah satu yang
termasuk dalam syarat peredaran barang”, tegasnya. Syarat lainnya, Edy melanjutkan,
ada dalam ketentuan label dan isi nutrisi yang harus dikandung sebuah produk. Barang
Cina yang masuk ke Indonesia memang kerap dicurigai kualitasnya. Penerapan SNI ini
diharapkan dapat mengurangi serbuan produk impor dari negara Tirai Bambu itu.
8 “FTA Asean-China jalan terus”, Bisnis Indonesia, 16 Desember 2009.
6
Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto, tampaknya tak setuju dengan
penerapan SNI sebagai solusi mengatasi dampak perdagangan bebas dengan Cina. Dia
mengatakan SNI bukan merupakan senjata yang ampuh untuk melindungi produk
industri lokal. “SNI hanya standar industri yang berlaku untuk seluruh produk”,
katanya. Menghadapi ACFTA, Airlangga menegaskan, perlu adanya deregulasi
pelabuhan tujuan impor barang. Kemudian, sambungnya, perlindungan konsumen
dengan labelisasi barang yang dimengerti masyarakat Indonesia secara umum. “Yang
jelas Bahasa Inggris tidak cukup”, ujarnya.
Di sisi lain, Airlangga menyatakan, harmonisasi tarif dari hulu ke hilir serta
peninjauan tarif yang akan diturunkan juga mesti diberikan pemerintah. “Kalau hanya
ditinjau kurang dari 350 pos tarif dari total tarif yang ada, terlalu sedikit”, kritiknya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui sektor industri manufaktur
kemungkinan akan merasakan dampak yang cukup buruk dari pemberlakuan
perdagangan bebas. Sehingga, dia memandang, perlu dilakukan berbagai langkah
antisipasi. Salah satu kebijakan ke depan yang sekiranya cukup mendesak, yakni
revitalisasi industri manufaktur. Meski, hal ini sangat sulit dilakukan di tengah
kompetisi yang cukup ketat. “Ini berarti tidak hanya sekadar memberikan insentif atau
juga perbaikan dari infrastruktur, dari sisi governance juga dibutuhkan supaya tidak
menimbulkan ekonomi biaya tinggi”, jelasnya. Menkeu mengingatkan keberhasilan
pembangunan industri tidak hanya sekadar dari sisi kebijakan fiskal. Tapi, harus dilihat
pula dari sisi reformasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur terutama listrik dan
jalan. “Karena itu adalah dua faktor yang sangat penting dan memengaruhi struktur
biaya dari industri manufaktur”, pungkasnya.9
Sektor industri manufaktur di Indonesia yang pernah menjadi tumpuan
pembangunan perekonomian, selain sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dan
penyumbang devisa lewat kinerja ekspornya, kini terbilang menurun. Sebagaimana
dicatat Biro Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2009 ekspor manufaktur Indonesia
merosot hampir 25 persen dari total 60,831 miliar dollar AS menjadi 45,632 miliar
dollar AS.
Penurunan ini juga menurunkan total ekspor nonmigas sebesar 18,31 persen.
Bahkan, dalam perhitungannya, Depperin juga memperkirakan penurunan nilai ekspor
9 “SNI Cegah Banjir Produk Cina”, Republika, 28 Desember 2009.
7
12 industri manufaktur unggulan, seperti industri pengolahan kelapa sawit mentah
(CPO), besi baja, otomotif, elektronika, pengolahan karet, pulp dan kertas, serta industri
peralatan listrik sebesar 7,33 persen sepanjang tahun 2009. Sementara realisasi impor
Indonesia dari China selama semester pertama 2009 angkanya tidak kalah
menakjubkan. Impor elektronika dari China sudah mencapai 30 persen atau senilai 300
juta dollar AS, 37 persen dari 57 juta dollar AS tekstil dan produk tekstil (TPT), 60
persen mainan anak-anak dari total 17 juta dollar AS, 14 juta dollar AS atau 50 persen
produk alas kaki, belum lagi dalam bentuk produk makanan dan minuman.
Selama ini, penetrasi perdagangan China ke negara-negara lain tidak lepas dari
kemampuan produksi domestik, selain adanya penerapan subsidi ekspor (tax rebate) 13
persen-17 persen oleh Pemerintah China sendiri. Pada sisi lain, Indonesia masih
dihadapkan pada lemahnya penguasaan teknologi, masih rendahnya kualitas SDM,
tingginya tingkat suku bunga perbankan, dan disorganisasi struktur yang kian
menyebabkan daya saing produk Indonesia, khususnya manufaktur, kian menurun.
Dalam World Competitiveness Yearbook 2006-2008, daya saing Indonesia turun ke
peringkat 51 dari 55 negara. Sementara dari World Economic Forum, daya saing
Indonesia menduduki peringkat ke-54, di bawah negara-negara lain dalam kawasan
Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.10
_________
10 Aris Yunanto, “Januari 2010, China “Serbu” Indonesia”, Kompas, 11 Desember 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s