“PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH INDIVIDU DAN PENGUASA..”

Oleh : Erman Rajagukguk

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawakerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugianmengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasaldari Code Napoleon.Molegraaff menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanyamelanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam artiluas pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan Perbuatan MelawanHukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :a. Hak Subyektif orang lain.b. Kewajiban hukum pelaku.c. Kaedah kesusilaan.d. Kepatutan dalam masyarakat.1Perbuatan Melawan Hukum dapat dilakukan baik oleh individu maupun penguasa.Namun kebijaksanaan yang diambil penguasa untuk kepentingan umum tidak dapatdigugat. Paragraph-paragraph berikut ini akan menguraikan hal tersebut dalam putusanputusanpengadilan Indonesia. Kitab Undang-Undang adalah law in book, putusanpengadilan adalah law in action.∗ Erman Rajagukguk Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia mendapat SarjanaHukum (SH) dari Universitas Indonesia (1975), LL.M dari University of Washington, School of Law,Seattle (1984), Ph.D. dari universitas yang sama (1988).1 Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalamYurisprudensi”, Varia Peradilan No. 16 Tahun II (Januari 1987) : h. 176.2Perbuatan Melawan Hukum Oleh Individu Atau Badan HukumDalam perkara Lim Keng Eng v. Oey Wie Lay, No. 104 K/Sip/1968 (1969),bermula dari gugatan Oey Wie Lay sebagai Penggugat menggugat Lim Keng Eng.Dalam gugatannya Oey Wie Lay menyatakan sejak 1932 mulai dengan ayah Penggugatadalah penyewa dari persil berikut rumah dan pekarangannya yang terletak di Gang EngSoen No. 209 Palmerah, Jakarta, yang dipakai sebagai tempat tinggal danperusahaannya (pembatikan). Menurut Penggugat, pada tanggal 23 November 1962pagar pekarangan persil yang disewa oleh Penggugat tersebut dirusak oleh Tergugat danselanjutnya ia menyerobot masuk dan memasang patok di dalamnya dengan maksudmembuat bangunan secara tanpa hak di atas tanah pekarangan itu. Dalam jawabannya,Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, dengan alasan bahwa berdasarkan perjanjiansewa-menyewa tanggal 22 November 1962 Tergugat adalah penyewa yang sah daritempat pembatikan dan pekarangan yang kosong yang sekarang menjadi obyeksengketa. Tergugat sebagai penyewa berhak memperoleh kesenangan yang aman dandamai, tetapi dalam hal ini Tergugat selalu mengalami dan menemui banyak kesulitandan rongrongan dari Penggugat.Terhadap gugatan-gugatan dari kedua belah pihak tersebut, Pengadilan NegeriIstimewa Jakarta dalam putusan tanggal 25 April 19662, menolak gugatan Penggugatdan mengabulkan untuk sebagian gugatan rekonvensi Tergugat, yaitu menyatakanbahwa Tergugat adalah penyewa yang sah dari tempat pembatikan serta pekarangankosong berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa tanggal 22 November 1962. Dalamtingkat banding Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan putusan tanggal 26 Agustus 1967 No. 154/1967/PT.Perdata. MahkamahAgung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, danmenyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah melawan hukum karena telah merusakpagar pekarangan persil dan menyerobot masuk serta memasang patok dengan maksudmembuat bangunan secara tanpa hak di atas tanah pekarangan tersebut.Selanjutnya dalam perkara PO NV Bintang cs. v. Lim Chiao Soen, No. 558K/SIP/1971 (1973), Lim Chiao Soen menggugat PO NV Bintang cs. dengan alasanbahwa PO NV Bintang cs. telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dari seorangpegawainya. Perkara ini bermula dari Tergugat II sebagai karyawan PO NV Bintang2 Lim Keng Eng v. Oey Wie Lay, No. 870/1962/G.3yang melakukan pengisian bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompabensin. Sewaktu mengisi bensin pada bis Bintang telah terjadi semburan api pada embertempat mengisi bensin, yang mana oleh Tergugat II tersebut dilemparkan ke bawahkolong bis Indah milik Lim Chiao Soen sehingga bis tersebut terbakar habis.Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal dalam putusannyamengabulkan gugatan Pengugat3, dan menghukum Tergugat secara tanggungmenanggung menyerahkan kepada Penggugat otobis yang macam dan tahunpembikinannya sama dengan otobis kepunyaan Penggugat yang terbakar, yakni merkDodge Cenn Chasis R. 6D 400 157 tahun pembikinan 1960/1961. Pada tingkat bandingputusan Pengadilan Negeri Tegal telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan TinggiSemarang dengan putusannya No. 222/1968/Pdt/P.T. Smg. Dalam tingkat kasasi yangdiajukan oleh Para Tergugat, Mahkamah Agung dalam putusannya menolakpermohonan kasasi tersebut. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakanbahwa alasan overmarcht dalam sengketa ini tidak terbukti, setiap orang mengetahuibahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa bensin adalahsangat berbahaya. Apabila yang bersangkutan, meskipun mengetahui adanya bahayatersebut, tetap mengisi bensin dengan mempergunakan ember (di luar pompa bensin)maka ia harus menanggung resikonya. Karena kelalaian seorang pegawai PO NVBintang dalam pekerjaannya, maka menurut UU dan yurisprudensi tetap, majikan harusmengganti kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum buruhnya.Pada tahun 1982 dalam perkara Ferdinand Karnagi v. Salim Karinda, No. 684K/SIP/1982 (1983), Penggugat, Salim Karinda menggugat Ferdinand Karnagi denganalasan bahwa Tergugat, Ferdinand Karinandi telah melakukan Perbuatan MelawanHukum, yaitu menyerobot dan menggarap kebun cengkeh tanpa sepengetahuan danseizing Penggugat. Kebun cengkeh tersebut menjadi milik Penggugat sejak tahun 1969setelah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara ditukar dengan seekor sapiseharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).Pengadilan Negeri Tondano dalam putusannya No. 302/1979 mengabulkangugatan Penggugat untuk sebagian. Oleh karena itu, menyatakan sah tukar menukarantara Penggugat dan Tergugat atas tanah sengketa yang terjadi tahun 1969, danmenetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam tingkat3 PO NV Bintang cs. v. Lim Chiao Soen, No. 60/1966/Pdt/Tgl.4banding Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya memperbaiki putusanPengadilan Negeri Tondano4. Makamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkanputusan Pengadilan Tinggi Manado, karena Pengadilan Tinggi Manado tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat telah dilakukansecara melawan hukum.Dalam perkara Bima Sentosa cs. v. Herman Kurniadjaya cs., No. 365K/PDT/1984 (1985), Penggugat, Bima Sentosa cs menggugat Herman Kurniadjaya cs.Alasannya, bahwa para Tergugat telah melaksanakan pembangunan komplekspertokoan/perkantoran di Jalan Raya Mangga Besar No. 38 dan 38A, Jakarta Barat yangberbatasan langsung dengan rumah/bangunan milik para Penggugat tanpa izin paraPenggugat. Akibat pembangunan tersebut, bangunan-bangunan para Penggugat secarakeseluruhan runtuh dan Tergugat menolak melakukan perbaikan dan memberi ganti rugikepada para Penggugat, sehingga para Tegugat telah melakukan perbuatan melanggarhukum.Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No.477/82 G mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan bahwatergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pengadilan Tinggi Jakartadengan putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menolakgugatan para Penggugat. Salah satu pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakartamenyatakan, bahwa para pihak tidak lengkap karena Penggugat tidak mengikutsertakankontraktor sebagai Tergugat, karena dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwasegala akibat dan risiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran menjaditanggung jawab kontraktor, kontraktor tersebut seharusnya ikut digugat.5 Dalam tingkatkasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salahmenerapkan hukum.Keempat putusan tersebut menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukumdilakukan karena tindakan yang tidak patut. Perbuatan Melawan Hukum dilakukankarena melanggar kesusilaan dicontohkan dalam kasus berikut ini.Dalam Masudiati v. I Gusti Lanang Rejeg No. 3191 K/PDT/1984 (1986),Perbuatan Melawan Hukum dilakukan karena melanggar norma kesusilaan. Masudiati4 Ferdinand Karnagi v. Salim Karinda, No. 211/PT/1980.5 Bima Sentosa cs. v. Herman Kurniadjaya cs., No. 546/1983. PT. Perdata.5menggugat I Gusti Lanang dengan alasan bahwa pada 16 Desember 1981 Tergugatmendatangi Penggugat di sekolah tempat Penggugat mengajar dan berjanji akanmengambil Penggugat sebagai istrinya. Sebagai bukti cintanya Tergugat menyerahkankepada Penggugat Kartu Taspen, Karpeg, dan sebuah sepeda motor Honda yang masihbaru, disertai janji bahwa setelah Pengugat dibawa lari kawin oleh Tergugat (sejaktanggal 20 Desember 1981 + jam 21.00) Tergugat akan menikahinya secara adatmaupun secara agama dalam waktu 4 bulan. Akan tetapi, walaupun Penggugat telahmendesak untuk nikah dengan Tergugat, Tergugat tidak juga mau hingga berlangsungsampai 1 tahun 4 bulan. Oleh karena itu Penguggat mohon kepada Pengadilan,menyatakan bahwa karena Tegugat tidak menepati janjinya untuk menikahi Pengggugatdalam tenggang waktu yang telah dijanjikan oleh Tergugat, maka Tergugat harusmembayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan olehPenggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat bersama orang tuanya termasuk anakTergugat selama Tergugat hidup bersama dengan Penggugat tanpa nikah.Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya No. 073/PN. Mtr/Pdt/1983, antaralain, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat tidak menepatijanji untuk menikahi Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugikepada Penggugat sebagai pemulihan nama baik Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Pengadilan Tinggi Mataram dalam tingkat bandingmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram. Pada tingkat kasasi MahkamahAgung menyatakan Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum denganalasan, antara lain, dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini tersebut, Tergugattelah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatanTergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menimbulkan kerugianterhadap diri Penggugat.Dalam perkara lainnya, Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa pemeriksaanperkara yang bersangkutan adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanPengadilan Negeri. Dalam Perusahaan Umum Listrik Negara C.Q. PerusahaanListrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tanggeran Cab. Jakarta Barat/Kotav. PT. Bank Antar Daerah Cabang Jakarta, No. 2995 K/PDT/1993 (1997),Penggugat, PT. Bank Antar Daerah Cabang Jakarta menggugat Perusahaan UmumListrik Negara C.Q. Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tanggerang6Cab. Jakarta Barat/Kota, dengan alasan bahwa Tergugat telah memutuskan aliran listrikyang mengakibatkan Penggugat harus segera menyewa disel setiap harinya untukmenghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dan macetnya peredaran uangmasyarakat. Akibat pemutusan listrik oleh Tergugat, secara sah dan meyakinkanTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata yangdilakukan penguasa terhadap masyarakat umum.Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya No. 339/Pdt.G/1991/PN.JktBrt, antara lain, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakanTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pada tingkat bandingPengadilan Tinggi Jakarta No. 393/Pdt/1992/PT.DKI menguatkan putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi antara lain, membatalkanputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalampertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa judex factie telah melampauibatas kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, sebab surat Tagihansusulan Opal No. 5019/832/Bikeu/1990 merupakan keputusan Badan TUN yangmelalui ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUNmerupakan kewenangan Badan Peradilan TUN.Dalam perkara Jakoeboes Musa v. Washika Jayanata cs, No. 3317K/PDT/1995 (1996), Mahkamah Agung R.I. berpendapat bahwa menduduki tanah yangsudah dijual, adalah Perbuatan Melawan Hukum. Perkara ini bermula dari gugatanPenggugat, Washika Jayanata menggugat Jakoeboes Musa dengan alasan bahwaPengggugat adalah sebagai pemilik bangunan di Sidoarjo dan bangunan tersebutdijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh PT. Panca Suryanata dari BRI CabangSidoarjo. Pada bulan Desember antara Penggugat dan Tergugat I telah dicapai katasepakat bahwa kredit itu dialihkan dan bangunan tersebut dialihkan dengan hakmembeli kembali oleh Penggugat. Mahkamah Agung berpendapat apabila Penggugattidak dapat membuktikan bahwa telah diperjanjikan bahwa Penggugat berhak membelikembali tanah yang telah dijualnya, maka gugatan Penggugat harus ditolak danperbuatan Penggugat yang masih menguasai objek sengketa yang telah dijualnyatersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Tergugat. Pemakaianatau penggunaan perumahaan adalah sah apabila ada persetujuan dari pemilik.7Perkara yang menarik adalah Time Incorporation Asia cs. v. H.M. Soeharto,No. 273 PK/PDT/2008. Dalam perkara ini mantan Presiden Soeharto telah menggugatTime Megazine karena majalah tersebut menurut Penggugat telah memuat berita yangtidak benar dan mencemarkan nama baik Penggugat. Bahwa menurut Penggugat,Tergugat cs tidak dapat membuktikan kebenaran tulisan dan gambar yang mengandungpenghinaan dan pencemaran nama baik Penggugat. Dalam putusan Peninjauan Kembali(PK) perkara ini Mahkamah Agung berpendapat, alasan PK dapat dibenarkan, olehkarena dalam putusan yang dimohonkan PK terdapat kekeliruan yang nyata denganpertimbangan sebagai berikut kriteria perbuatan melawan hukum yang dipakai oelhjudex juris adalah kriteria perbuatan melawan hukum pada umumnya (Pasal 1365 KUHPerdata), yaitu melanggar atas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, padahal dalilgugatan Penggugat didasarkan pada gambar di tulisan Tergugat yang mengandungpenghinaan dan pencemaran nama baik; dengan dalil gugatan Penggugat seperti itu,Hakim seharusnya tidak memakai kriteria Pasal 1365 KUH Perdata, melainkanketentuan khusus Pasal 1372 KUH Perdata, karena konsekuensi kedua ketentuantersebut sangat berbeda; tindakan majalah Time (Pemohon PK) tak dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW karenapermberitaan majalah Time masih dalam kerangka pelaksanaan tugas jurnalistik, yaitudalam melaksanakan fungsi sosial kontrol untuk melindungi kekayaan negara dankepentingan nasional pada umumnya.Judex juris telah mengesampingkan Undang-Undang Pers dalammempertimbangkan perkara ini. Dalam menilai suatu pemberitaan pers, harusmempertimbangkan adanya kepentingan umum, adanya cover both sides, dan adanyapenggunaan hak jawab; apabila ketiga unsur tersebut tidak dipenuhinya di dalampemberitaan, barulah dapat dikatakan telah terpenuhi unsur melawan hukum yangdilakukan pers.Dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti tulisan tentang Termohon PKyang dimuat oleh Majalah Time pada hakikatnya sesuai dengan inti dan jiwa ketetapanNo. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang pengusutan korupsi, kolusi dannepotisme yang dilakukan oleh Termohon PK dan kroni-kroninya; jadi pemberitaanTime mempunyai unsur untuk kepentingan umum. Sebelum berita dimuat, Pemohon PKtelah melakukan investigasi yang intensif; walaupun Pemohon PK tidak dapat8melakukan investigasi dengan Termohon PK dan orang-orang dekatnya, namunbeberapa sumber yang dekat dengan Termohon PK telah memberi keterangan; hal inimenunjukkan adanya itikad baik dari Pemohon PK untuk melaksanakan tugas-tugasjurnalistiknya secara proporsional dan melakukan pemberitaan yang bersifat cober bothsides. Pemohon PK telah memuat hak jawab Termohon PK berupa bantahan daripengacara Termohon PK yang berjudul “Not One Cent Abroad” yang dimuat dalam 2/3halaman Time; dengan demikian, Pemohon PK telah melakukan kewajiban hukumnyamenurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa pers wajibmelayani hak jawab.Dari keseluruhan pertimbangan di atas, Mejelis tidak melihat adanya perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK, sehingga putusan judex juris harusdibatalkan.Berikut ini adalah Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Pasal 1266 dan1267 KUH Perdata, bahwa pemutusan secara sepihak suatu perjanjian harus melaluiputusan hakim. Begitu juga, pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah PerbuatanMelawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964.Dalam PT. Dua Berlian v. Lee Kum Kee Ltd. No. 1284K/Pdt/1998 (2000),distributor dapat menggugat produsen berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum karenaprodusen memutuskan perjanjian secara sepihak sebelum perjanjian tersebut berakhir.Pada tahun 1987 dibuat perjanjian antara Lee Kum Kee Co. Ltd. Hongkong dan PT.Dua Berlian Jakarta, dimana PT. Dua Berlian diangkar menjadi distributor tunggaluntuk saos makanan dengan merek Lee Kum Kee di wilayah Indonesia. Untuk haltersebut PT. Dua Berlian mengimport saos makanan itu dengan membuka L/C.Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun dan diperpanjang setiap tahun, yang terkahir dari15 Januari 1992 sampai Januari 1993. Walaupun perjanjian berakhir Januari 1993,sebagai distributor PT. Dua Berlian tahun 1993 masih membuka L/C untuk mengimportsaos makanan tersebut dan Lee Kum Kee Ltd. sebagai produsen terus memasok saosmakanan tersebut kepada PT. Dua Berlian sampai bulan Juni 1994.Pada tahun 1996 terjadi perselisihan melalui surat menyurat, pada akhirnya LeeKum Kee Ltd. memutus perjanjian. Kemudian Lee Kum Kee Ltd. mengangkat PT.Promex sebagai distributor yang baru. Pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Lee9Kum Kee Ltd. pada tanggal 31 Juli 1994 oleh PT. Duta Berlian dianggap sebagaiPerbuatan Melawan Hukum. Alasannya sejak Januari 1993 sampai Juni 1994 telahterjadi perjanjian secara diam-diam antara kedua belah pihak. Akibat pemutusan secarasepihak tersebut PT. Duta Berlian mengalami kerugian. PT. Duta Berlian menggugatLee Kum Kee Ltd. dan PT. Promex berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum diPengadilan Negeri Jakarta Utara.Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan tersebut salah, karenaberkaitan dengan wanprestasi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannyamenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenamengakhiri perjanjian secara sepihak dan menunjuk distributor yang lain. NamunPengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telahsalah menerapkan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung antara Penggugatdengan Tergugat terjadi perjanjian diam-diam, karena Penggugat selalu mendapatkiriman saos makanan dari Tergugat atas pesanannya, maka dapat dianggap perjanjiantertulis yang terdahulu masih berlaku. Pemutusan secara sepihak perjanjian tersebutmenurut Mahkamah Agung bertentangan dengan kepatutan dan prinsip moral. Begitujuga telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat.Dalam perkara lain, Kasiadi cs. v. PT. Sido Bangun Pabrik Plastik, No.1473K/Pdt/1992, Pan Sien Tjiang, Presiden Direktur PT. Sido Bangun Pabrik PlastikMalang melakukan pengakhiran perjanjian kerja terhadap 22 pegawainya, karenamelanggar peraturan perusahaan. Pengakhiran perjanjian kerja secara sepihak itumelanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 dan Peraturan Menteri Tenaga KerjaNo. 4/MEN/1986. Para pekerja menggugat perusahaan dengan alasan pengakhiran kerjasecara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat mengajukan eksepsi bahwamasalah ini adalah masuk dalam ruang lingkup P4D dan P4P. Pengadilan NegeriMalang menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenamenjadi urusan P4.Pengadilan Tinggi Surabaya dalam tingkat banding menguatkan putusan tersebut.Namun Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa pemutusanhubungan kerja oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangandengan UU No. 12 Tahun 1964. Mahkamah Agung menghukum Tergugat untuk10membayar pesangon kepada para Penggugat sebanyak Rp. 5 juta ditambah dengantunjangan lain.Dalam perkara PT. Tempo v. PT. Roche Indonesia, No. 454/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. PT. Tempo selaku distributor menggugat PT. Roche Indonesia karena Tergugatmengakhiri perjanjian distribusi secara sepihak. Sejak tahun 1974 Penggugat adalahdistributor dari Tergugat untuk barang-barang Tergugat di Pasar Indonesia. Perjanjiandistribusi diperbarui beberapa kali. Pada tanggal 9 Desember 1996 perjanjian barumenyatakan Tergugat mengangkat Penggugat sebagai distributor di Indonesia untukwaktu yang tidak ditentukan.Namun demikian Penggugat mengakhiri perjanjian distribusi tersebut secarasepihak tanggal 31 Agustus 1999. PT. Tempo menggugat PT. Roche Indonesia diPengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwaPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara ini karena dalamperjanjian distribusi para pihak memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa.Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya menyatakan bahwaTergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memutus perjanjian secarasepihak. Penggugat tidak mengajukan banding tapi melakukan perdamaian denganTergugat, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut mempunyai kekuatan hukumtetap.Perbuatan Melawan Hukum oleh PenguasaPenguasa juga dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadiuraikan dalam perkara-perkara berikut ini.Dalam perkara-perkara yang diuraikan di bawah ini Mahkamah Agungberpendapat tidak selalu penguasa melakukan perbuatan melawan hukum karenakebijaksanaan penguasa tidak dapat digugat. Namun ada tindakan penguasa dianggapsebagai Perbuatan Melawan Hukum.Dalam perkara Bok Kromoredjo v. Djopawiro, No. 319 K/SIP/1968 (1970),Mahkamah Agung berpendapat, Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai tindakanPemerintah Daerah mengenai tanah yang berada di bawah pengawasannya, kecualikalau tindakan itu melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui bataswewenangnya.11Dalam perkara antara Haji Ali Benderun Bin Abdullah v. Pemerintah R.I c.q.Perwakilan Departemen Agama c.q. Jawatan Urusan Agama Provinsi KalimantanSelatan, No. 643 K/SIP/1973, Mahkamah Agung menyatakan surat keputusan kepalaKantor Urusan Agama Provinsi yang mencabut kembali surat keputusan yang kelirutentang pengangkatan Penggugat sebagai pegawai P3 NTR adalah sah dan tidakmelawan hukum.Sebaliknya dalam perkara Ny. Masropah v. Amin Wijaya dan Negara R.I. c.q.Pemerintah R.I c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria, No.1080 K/SIP/1973 (1976), Mahkamah Agung berpendapat, perbuatan Menteri DalamNegeri/Direktur Jenderal Agraria yang membuat surat keputusan mencabut sertifikathak milik seseorang yang menjadi pihak dalam perkara dan belum mempunyai kekuatanhukum pasti adalah perbuatan melanggar hukum. Surat keputusan tersebut adalah bataldemi hukum.Selanjutnya pada tahun 1976 dalam perkara Eddy Hans v. Walikota KepalaDareah Kotamadya Surabaya cs, No. 1477 K/SIP/1975, Mahkamah Agungberpendapat, karena pembatalan SIP oleh Tergugat II (Kepala Kantor UrusanPerumahan) dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya oleh PP No.49/1963, tidaklah terbukti bahwa Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan yangmelawan hukum.Dalam perkara lain Pemerintah Kotamadya Bandung dan R. Soejogo v. JimEspana dan Pemerintah R.I cs., No. 1159 K/SIP/1978 (1980), Mahkamah Agungberpendapat, bahwa layak tidaknya penyediaan akomodasi rumah pengganti padaasasnya merupakan kebijaksanaan (beleid) Pemerintah Daerah c.q. Kantor UrusanPerumahan, dan hal itu tidak tunduk pada penilaian hakim Pengadilan.Kebijaksanaan Penguasa Tidak Dapat DigugatMahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan kebijaksanaan penguasa tidaktermasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya. Dalam rumusan akhir lokakaryatahun 1977 ditambahkan kecuali ada unsur “willekeur” dan “detournement depouvoir”.Yang dimaksudkan kebijaksanaan, adalah, terjemahan konsep “beleid” dalam bahasaBelanda, Kebijaksanaan penguasa tidak digugat didasarkan atas prinsip“beleidsvrijheid” yang ada pada penguasa. Beleidsvrijheid penguasa meliputi : tugas12tugas militer, polisional, hubungan luar negeri, pekerjaan untuk kepentingan umum,keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu dalam mengambil tindakan darurat.Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, tanggal 25 Pebruari 1977, No.MA/Pemb/0159/77 diserukan kepada ketua Pengadilan Negeri dan ketua PengadilanTinggi di seluruh Indonesia. “agar … dalam mengadili perkara di mana Pemerintahdigugat melakukan perbuatan melanggar hukum hendaknya mengadakan keseimbanganantara perlindungan terhadap perseorangan (individu) dan terhadap kepentinganpersekutuan seperti penguasa …”. Apakah ini yang dimaksudkan dengan kepatutandalam masyarakat yang harus diperhatikan oleh penguasa.6Saya membuat tulisan panjang sebagai reaksi atas Surat Edaran MahkamahAgung tersebut 33 tahun yang lampau.7Keputusan Gubernur DKI Jaya 11 Desember 1968 memerintahkan agarruangan-ruangan sengketa rumah Jalan Gajah Mada No. 9 yang disewa oleh W.Josopandojo (Penggugat) harus diserahkan kepada Ali Husin Tajibally (Tergugat II),dengan alasan ruangan tersebut dipergunakan untuk tempat usaha yang seharusnyauntuk tempat tinggal. Hal itu menyebabkan Pemerintah DKI Jaya digugat dengan alasanperbuatan melanggar hukum (onrechmatige overheidsdaad).8Disebutkan oleh Penggugat, bahwa dipandang dari sudut asas fungsi sosial darisuatu hak milik di Indonesia, Penggugat dengan 12 anggota keluarganya lebihmembutuhkan ketiga ruangan tersebut dari pada Tergugat II yang masih mempunyailain-lain rumah dan pula ia masih belum kawin.Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No. 216/1969 G 25 Oktober1969 mengabulkan gugatan tersebut dengan menyatakan Pemerintah DKI Jaya selakuTergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Pengadilan memutuskan pulamengangkat penyegelan yang dilakukan Tergugat I. Sebagai pertimbangan antara lain,bahwa Tergugat I tidak menghiraukan Pasal 10 PP No. 49/1963 tentang pertimbanganekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu Pengadilan Negeri mengabulkan gugatanPenggugat untuk sebagian, kecuali mengenai tuntutan ganti rugi. Pengadilan Tinggi6 Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia, (Jogjakarta : Gadjah MadaUniversity Press, 2008), h. 311-312.7 Erman Rajagukguk, “Penentuan Kepentingan Umum Sulit Bila Penguasa Jadi Pengusaha AtauPengusaha Menjadi Penguasa”, Sinar Harapan, 18 April 1977.8 Yosopandojo v. Gubernur DKI Jaya, No. 216/1969 G.13Jakarta dalam tingkat banding 7 September 1970 menguatkan putusan PengadilanNegeri tersebut. Ditambahkan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa jalan di manarumah terletak adalah untuk pertokoan tidak khusus untuk perumahan dan Penggugatsebelum 1942 telah menempati rumah tersebut bukan berdasarkan SIP tetapiberdasarkan sewa menyewa tanpa batas waktu.Kemudian dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung dengan putusannya No.838K/Sip/1970 telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeritersebut. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan :1. bahwa judex-facti telah salah mengetrapkan Pasal 10 PP No. 49/1963 di atas denganmenganggap bahwa Penggugat masih menggunakan secara layak rumah yangdisewanya walaupun telah disewakan secara di bawah tangan dan menjadikanruangan-ruangan sengketa untuk usaha di bidang perdagangan dan jasa-jasa;2. bahwa soal perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa harus diukur dengan UU,peraturan-peraturan formal yang berlaku (khususnya undang-undang dan peraturanperaturantentang perumahan) dan kepatutan dalam masyarakat, yang dalam hal inisemua tidak ada yang dilanggar oleh Kepala Daerah (Tergugat I);3. bahwa penilaian tentang faktor sosial ekonomi dari penyewa dan pemilik adalahwewenang Kepala Daerah sebagai Penguasa dan harus dianggap sebagai perbuatankebijaksanaan penguasa yang tidak termasuk kompetensi Pengadilan untukmenilainya, kecuali kalau wewenang tersebut dilakukan dengan melanggar undangundangdan peraturan formal atau melewati batas kepatutan dalam masyarakat yangdalam perkara ini tidak terbukti adanya;4. bahwa judex – facti telah keliru menetrapkan hukum dengan tidak membedakanperbuatan-perbuatan Penguasa yang berupa “tindakan kebijaksanaan penguasa”dengan perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa.Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam yurisprudensi tersebut di atas olehSurat Edaran Mahkamah Agung telah dibandingkan dengan keputusan Hoge Raad diNegeri Belanda dalam perkara Ostermann (Oestermann Arrest HR 20 Nopember 1924).E. Ostremann seorang pedagang mewakili firma E. Oestermann & Co diAmsterdam telah menggugat Pemerintah Belanda di Den Haag. Oestermann merasadirugikan, karena barang-barang ekspornya tak dapat dikirim, sebab pejabat-pejabatyang bersangkutan dengan pengisian pernyataan untuk dapat dikirimkannya barang14barang tersebut menolak untuk mengisi surat-surat yang diperlukan. PemerintahBelanda digugat atas dasar perbuatan melanggar hukum.Mahkamah Agung dalam surat edarannya kepada Hakim-hakim PengadilanTinggi dan Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perumusan dalam putusan MA No.838K/Sip/1970 dapat disejajarkan dengan Oestermann Arrest, yang masih menekankanperlindungan perseorangan (individu) terhadap kepentingan persekutuan sepertipenguasa.Perumusan “perbuatan melanggar hukum” oleh Penguasa menurut Surat EdaranMA tersebut di Negeri Belanda sendiri telah mengalami perubahan-perubahan.Keputusan dalam “Oestermann Arrest” banyak mendapat kritik. Di samping ituyurisprudensi di Negeri Belanda sendiri mengenai tanggung jawab negara dalam halkerugian yang ditimbulkan karena perbuatan atau kelalaiannya ternyata juga tidak tetap.Sebagai contoh adalah pertimbangan Hoge Raad dalam Strooppot Arrest 1928G. Rijsdjk pedagang di Zwijndrecht telah menggugat Pemerintah Belanda, karenapekerjaan peninggian dan penutupan dengan cara demikian rupa sehingga kanalStrooppot menjadi dangkal. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapatmempergunakan Strooppot sebagai alur pelayaran menuju perusahaan perkapalannya.Menurut Surat Edaran MA terdapat empat unsur dalam pengertian perbuatanmelanggar hukum sesudah tahun 1919, yaitu :1. Pelanggaran terhadap hak subyektif dari orang lain.2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri.3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.4. Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat.Maka Strooppot Arrest juga mengeluarkan dua unsur terakhir dalam pengertiantersebut, sehingga unsur bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan yangada dalam masyarakat tadi tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yangdilakukan oleh Penguasa.Pertanyaan yang menggoda dan dapat disalah tafsirkan terutama oleh orangawam adalah, apakah dengan demikian penguasa dapat bertindak bertentangan dengankesusilaan yang baik dan kepatutan yang ada dalam masyarakat? Jelas bukan hal ituyang dimaksudkan Mahkamah Agung. Surat Edaran tersebut dikeluarkan seakan-akankarena empat hal:151. banyaknya gugatan terhadap Pemerintah dengan dasar perbuatan melanggar hukumoleh Penguasa;2. gugatan itu timbul karena kerugian-kerugian yang diderita oleh individu-individudisebabkan tindakan-tindakan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;3. padahal tindakan-tindakan Pemerintah tersebut adalah untuk kepentingan umum;4. perlu keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.Gugatan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa antara lain disebabkan olehpenahanan sewenang-wenang atas diri seseorang atau tindakan sewenang-wenang atasmilik individu seperti tanah dan bangunan. Tampaknya Surat Edaran MA tersebutditujukan kepada hal yang terakhir. Akan tetapi beberapa kasus menunjukkan bahwasengketa bukanlah mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dankepentingan umum, tetapi berkisar kepada penafsiran definisi “kepentingan umum”,besarnya ganti rugi atas tanah dan bangunan yang terkena proyek dan cara-caraPemerintah melaksanakan kehendaknya. Ternyata juga Pengadilan dalam memutusperkara-perkara semacam itu, mempunyai keputusan yang tidak sama.Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur dalam putusannya pada perkaraSorituan Harahap v. Yayasan Pulo Mas9 menyatakan, bahwa perumahan yang akandibangun oleh Tergugat I, walaupun sesuai dengan peruntukkan rencana PemerintahDKI, tidaklah dapat diartikan sebagai demi “kepentingan umum” menurut UU No.20/1961 jo. lampiran pedoman pelaksanaan pencabutan hak atas tanah dan benda-bendayang ada di atasnya (Instruksi Presiden RI No. 9/1973).Sebagai alasannya Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa bila bangunan rumahsudah selesai kelak akan dijual kepada umum secara perdagangan dalam artiperhitungan untung rugi. Ditambahkan lagi, bilamana rumah sudah dijual, kepadapembeli diperkenankan memperoleh hak atas tanah.Pengadilan Tinggi Jakarta dalam tingkat banding telah membatalkan keputusanPengadilan Negeri tersebut, dengan pertimbangan bahwa penguasaan tanah olehPemerintah DKI Jaya atas dasar SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK VI/ 9/Ka/6410 April 1964 adalah sah dan Yayasan Pulo Mas telah diberi wewenang sepenuhnyaoleh Pemerintah DKI Jaya. Berdasarkan hal itu Pemerintah DKI Jaya mempunyaiwewenang meliputi pengosongan tanah dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya9 Sorituan Harahap v. Yayasan Pulo Mas, No. 69/1973 G.16dan bagi mereka yang meninggalkan tanah dan bangunan itu Pemerintah telahmenyediakan tempat penampungan disertai biaya pindah.Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusanPengadilan Tinggi tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya.Sebagai pertimbangannya antara lain disebutkan bahwa penguasaan tanah dan bangunanseperti yang dimaksud dalam SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK/9/Ka/64 padahakekatnya adalah pencabutan hak. Keputusan Menteri tersebut harus segera diikutidengan Keputusan Presiden mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untukmelakukan pencabutan hak itu (Pasal 6 ayat 2 UU No. 20/1961). Keputusan Presidenyang dimaksud mengenai hal ini, yang mana adalah suatu keharusan/syarat mutlak,tidak pernah dikeluarkan. Namun demikian dalam perkara ini, baik Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung menolak gugatan Penggugat agar supayaTergugat I dan II membayar ganti rugi Rp. 20 juta atas pelanggaran hukum. Pengadilanberpendapat, bahwa kerugian tersebut tidak terbukti.Bandingkanlah perkara ini dengan “kasus hotel “Yen Pin”, di mana dengansuatu Keputusan Presiden telah dilakukan pencabutan hak atas tanah dan bangunanhotel tersebut untuk suatu pern bangunan proyek baru.Kasus-kasus tersebut di atas dapat kita bandingkan lagi dengan perkaraNungtjik Djahri Cs v. Gubernur DKI Jaya cq Walikota Jakarta Timur10 mengenaitanah untuk terminal bus Pulo Gadung. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalamputusannya 6 Januari 1976 mempertimbangkan, bahwa keberatan Penggugat atastindakan Kamtib melakukan pembongkaran milik para Penggugat dapat dirasakan, jikatidak ada alasan-alasan mendesak tentunya melalui proses hukum sebagaimanamestinya. Atau sebaliknya tidak dapat meniadakan kepentingan umum yang sangatmendesak penyelesaian dan pelaksanaannya dalam rangka pembangunan terminal busyang sungguh-sungguh merupakan pembangunan untuk kepentingan umum.Dalam perkara ini Pengadilan menolak tuntutan ganti rugi dari para Penggugatsehubungan dengan perbuatan Kamtib tersebut, dengan alasan tambahan bahwa bahanbahanbangunan tersebut, masih tetap menjadi milik Penggugat. Mengenai ganti rugiatas tanah dan bangunan, Pengadilan berpendapat bahwa meningkatnya harga tanah disekitar tempat tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari usaha Tergugat baik langsung10 Nungtjik Djahri Cs v. Gubernur DKI Jaya cq Walikota Jakarta Timur, No. 151/1975 G.17maupun tidak langsung dalam pembangunan Ibu kota yang sangat mempengaruhi hargatanah. Karenanya bilamana tanah semula tidak ada harganya mendadak menjadiberharga haruslah diterima sebagai suatu kenyataan oleh Penggugat, tetapi tentunyatidak boleh hanya membawa atau pun dianggap sebagai manfaat bagi dirinya secarasepihak. Pengadilan menetapkan harga ganti rugi atas tanah dan bangunan sebagaimanadiputuskan oleh Tergugat, yaitu Rp. 2025/m2dan ganti rugi untuk rumah permanen Rp.15.000,00 /m2, semi permanen Rp 10.000,00/m2 dan gubug Rp. 6.000,00 /m2.Kasus-kasus tersebut dan dari kasus-kasus lainnya seperti sengketa ProyekSenen menunjukkan, bahwa pihak Penguasa belum pernah diperintahkan membayarganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi yang ditetapkan Pengadilanadalah untuk pengganti tanah dan bangunan yang terkena proyek. Dapat disimpulkanbahwa definisi “kepentingan umum” dapat dibagi dalam dua pengertian:1. Langsung untuk pelayanan masyarakat semata-mata, yang hampir seluruhnyadiselenggarakan oleh Pemerintah tanpa menghitung untung rugi.2. Pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan yangpelaksanaannya diserahkan kepada sektor swasta dengan dorongan pemerintah.Unsur untung rugi adalah dominan.Dengan demikian dapatlah dibedakan proyek untuk kantor DepartemenPemerintah dengan gedung perkantoran swasta, Puskesmas dengan poliklinik swasta,asrama dengan hotel, pasar Inpres dengan Super Market, jalan, jembatan, perumahanpegawai dengan suatu kompleks perumahan real estate, tanah-tanah untuk perkebunanswasta dengan tanah-tanah untuk transmigran. Adalah tidak adil jika dalam proyekproyekyang di dalamnya unsur untung rugi dominan, akhimya keuntungan hanyadikecap oleh sekelompok orang (pengusaha) dengan mengorbankan pihak lainnya.Peraturan Perundang-undangan tidak membedakan dua kategori tersebut di atas.Pasal 2 Undang-Undang No.20/1961 menetapkan proyek-proyek yang dapatdimasukkan dalam kategori kepentingan umum yaitu proyek di bidang Pertahanan,Pekerjaan Umum, pelayanan umum, jasa umum, keagamaan, ilmu pengetahuan, senibudaya, oleh raga, keselamatan umum, pariwisata, rekreasi dan usaha-usaha ekonomiyang bermanfaat bagi kesejahteraan umum, (pasal 1), dengan syarat proyek-proyektersebut sudah termasuk dalam rencana pembangunan yang telah mendapat persetujuanDPRD.18Kelemahan dari tidak dibedakannya ganti rugi untuk proyek-proyek Pemerintahdan swasta telah diimbangi oleh Peraturan Perundang-undangan dengan ketentuanketentuan:1. Ganti rugi atas dasar musyawarah dan harga umum se-tempat (Peraturan MenteriDalam Negeri No. 15/1975 dan No. 2/1976).2. Bagi mereka yang harus pindah karena terkena proyek, harus disediakan tempatpermukiman baru (pasal 13 PMDN No.15/1975).3. Tetap memungkinkan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya/mencarinafkah kehidupan yang layak seperti semula (Undang-Undang No. 20/1961).Jika ketiga batasan tersebut diterapkan sesuai dengan kata-kata dan jiwanya,keseimbangan antara perlindungan perseorangan (individu) dan terhadap kepentinganumum jelas dapat tercapai.Tetapi dalam prakteknya oknum-oknum Pemerintah ataupun swasta yangdiserahi tugas berpacu dengan waktu dan kepentingannya sendiri. Apalagi dalamkeadaan di mana ada kemungkinan penguasa jadi pengusaha atau sebaliknya pengusahamerasa dirinya penguasa. Pada titik inilah peranan hukum jadi amat penting, harus lebihhati-hati dan waspada untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum danindividu.Dalam posisi penguasa jadi pengusaha atau pengusaha jadi penguasa, tindakanoknum-oknum cenderung menimbulkan hal yang bertentangan dengan kepatutan yangada dalam masyarakat, bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adalah sulit untuk membuktikan kerugian akibat sikap yang bertentangandengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, yang tidak menimbulkan kerugianmateriil langsung. Sukar untuk menuntut ganti rugi, karena seorang petugas Kamtibhanya marah-marah dan mengancam akan membongkar bangunan pemilik. Berlainanjika petugas tersebut langsung merobohkannya sehingga kerugian materiil jelas timbul.Namun demikian kita sebagai pejabat haruslah tetap bertindak dalam batas-bataskesusilaan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat, sebab ia merupakan titik awalmemupuk kesadaran hukum masyarakat, keadilan serta perlindungan terhadap harkatdan martabat manusia.Bahwa soal perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa di samping harus diukurdengan undang-undang, peraturan-peraturan formal yang berlaku, juga harus tetap19diukur dengan batas kepatutan dalam masyarakat. Sejauhmana batas-batas kepatutandalam masyarakat itu, haruslah ditinjau kasus demi kasus. Seandainya MahkamahAgung ingin menciptakan perumusan baru, dapatlah dikemukakan dalam suatuyurisprudensi, tidak dalam bentuk Surat Edaran kepada para hakim. Permintaan pihakatasan dalam masyarakat kita cenderung oleh bawahan dianggap sebagai perintah.Dengan demikian isi Surat Edaran tersebut ditafsirkan dapat mempengaruhi kebebasanhakim dalam memutuskan perkara. Sebaliknya adalah tepat jika Mahkamah Agungmeminta kepada para hakim untuk mempercepat proses perkara-perkara gugatan kepadapenguasa sehubungan dengan proyek-proyek pembangunan. Sebagaimana proyekdikejar oleh waktu, para penghuni yang akan atau terkena penggusuran juga tidak tahanterlaiu lama dalam ketidakpastian penyelesaian ganti rugi.Khususnya dalam masalah ganti rugi, penyelesaian tidak bisa dilakukan dari segiyuridis saja, tetapi juga dari sudut ekonomi, karena pembangunan itu sendiri tidakbermaksud untuk menambah lebar jarak antara si kaya dan si miskin.______

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s