RUU KUHAP DARI PERSPEKTIF SEORANG HAKIM

Oleh:
Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.
I. Pendahuluan
Saat ini selaku hukum positif (ius constitutum) hukum acara pidana
yang diterapkan pada kebijakan aplikatif adalah bertitik tolak pada Undang-
Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981. UU tersebut berdasarkan ketentuan Pasal
285 disebut sebagai “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, atau
dalam praktik peradilan lazim disingkat dengan terminologi KUHAP.
Semenjak pengundangannya, banyak kalangan “memuji” KUHAP dengan
menyebutkan sebagai sebuah “karya agung” bangsa Indonesia, akan tetapi
ada juga yang berpendapat UU dinamai “kitab”. Mestinya kodifikasinya yang
diberi nama kitab. Jadi, mestinya: “Kodifikasi ini dinamai Kitab Undang-
1Disampaikan Dalam Diskusi Panel “QUO VADIS RUU KUHAP: Catatan
Kritis atas RUU KUHAP” Merayakan 60 Tahun Denny Kailimang, S.H., M.H. pada
tanggal 26 Nopember 2008 di Hotel Shangri-la, Jakarta bersama nara sumber lainnya
Kombes (Pol) Dr. RM. Panggabean, SH MH (Kabid Kumdang Divbinkum Polri),
Ramelan, SH MH (Mantan Jampidsus Kejagung RI), Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji,
SH MH (Akademisi, Advokad & Tim Perumus RUU KUHAP) dan Prof. Dr. Andi
Hamzah, SH (Tim Perumus RUU KUHAP).
2Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
Penulis Buku Ilmu Hukum dan Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Merdeka, Malang
2
Undang Hukum Acara Pidana.” Bukan undang-undang yang dinamai
“kitab” tetapi kodifikasinya.3
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, terlepas konteks di atas
ternyata ada sebuah pemikiran baru tentang perlunya perubahan dan
pembaharuan KUHAP. Pertanyaan kritis dari aspek ini adalah apakah
memang diperlukan perubahan dan pembaharuan KUHAP, sehingga
diperlukan adanya pembahasan tentang RUU KUHAP untuk masa
mendatang (ius constituendum). Kemudian, pertanyaan yang timbul berikut
apakah dengan adanya RUU KUHAP yang nantinya apabila disetujui
menjadi UU selaku hukum positif, apakah dapat memberi sebuah garansi
bahwa UU yang dihasilkan tersebut akan menjadi relatif lebih baik dari aspek
substansi, redaksional dan akhirnya akan memberi pengaruh yang besar
terhadap penerapan pasal-pasal tersebut pada praktik peradilan.
Harus diakui memang, bahwa UU (hukum) relatif jauh tertinggal
dengan perkembangan masyarakat (law in action). Akan tetapi, hal ini
bukanlah berarti an sich kita harus mengganti KUHAP dengan pembaharuan
melalui RUU KUHAP secara menyeluruh. Pengalaman praktik penulis dalam
penerapan KUHAP, memang banyak aspek positif dapat dipetik. Akan tetapi,
di sisi lainnya memang harus diakui bahwa KUHAP dalam penerapannya
banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu, dengan dimensi demikian
Penulis berpendapat bahwa hendaknya penggantian KUHAP yang telah
berjalan dalam praktik selama 27 tahun, dengan RUU KUHAP tidaknya
3Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1
3
bersifat gradual dan menyeluruh, akan tetapi hendaknya bersifat parsial
dimana dari sisi kebijakan formulatif dan aplikatif yang terjadi dalam praktik
dianggap penerapannya kurang maksimal dan akomodatif, hendaknya
diperbaharui dan dirumuskan kembali sehingga menjadi lebih bersifat
aspiratif.
II. RUU KUHAP Dari Perspektif Seorang Hakim
Dikaji dari perspektif Hakim, maka untuk sistimatisnya pembahasan
RUU KUHAP asasnya Penulis membagi pembahasan tersebut dikaji dari
perspektif bersifat umum dan khusus. Dari perspektif bersifat umum maka
pembahasan RUU KUHAP dibahas secara selintas dalam dimensi sebelum
proses peradilan (pra-adjudikasi) sedangkan dalam aspek khusus dikaji dari
dimensi terhadap proses peradilan (penegakan hukum yang dilakukan oleh
Hakim di sidang pengadilan ketika menangani suatu perkara). Tegasnya,
pembahasan RUU KUHAP lebih mengkedepankan kepada aspek dan
dimensi yang bersifat khusus sebagaimana judul makalah ini.
Ada beberapa aspek bersifat UMUM yang perlu mendapat atensi
dalam RUU KUHAP tersebut.
1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 RUU KUHAP yang menentukan
pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau
didengar sendiri”, menurut hemat penulis redaksional, “…tentang suatu
4
tindak pidana…”, esensinya kurang tepat oleh karena tidaklah mungkin
seorang saksi dapat menerangkan tentang suatu tindak pidana.
Hakikat dan dimensi tentang tindak pidana tersebut terdiri dari
pelbagai macam kompleksitas unsur-unsur suatu perbuatan. Dikaji
dari perspektif praktik, lazimnya seorang saksi hanya menerangkan
tentang sebagian dari kompleksitas unsur-unsur suatu perbuatan, atau
menerangkan tentang segala sesuatu peristiwa yang terjadi, atau pula
yang berkorelasi dengan tindak pidana. Menurut hemat penulis,
rumusan Pasal 1 angka 26 UU 8/1981 (KUHAP) yang mempergunakan
terminologi “perkara” lebih akomodatif.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) RUU KUHAP menyebutkan bahwa, “setiap
korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan”. Pada
hakikatnya, konsep Pasal 5 ayat (1) RUU KUHAP lebih bersifat
progresif dari ketentuan KUHAP dimana korban sudah turut
diperhatikan dalam suatu proses pidana dimana sebelumnya Sthepen
Schafer disebutkan sebagai cinderella dari hukum pidana.4
Permasalahan krusial ketentuan pasal ini adalah siapa yang
berwenang dan berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang
hak tersebut dan apakah isi dari hak-hak itu hendaknya dicantumkan
4Sthepen Schafer, The victims and His Criminal, Random House, New York,
1968, hlm. 159, dalam: Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif
Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan
Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Korban
Kejahatan, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 12 dan: Lilik Mulyadi,
Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Penerbit PT Djambatan,
Jakarta, 2007, 59
5
secara limitatif sehingga tidak menimbulkan pelbagai penafsiran
dalam praktiknya. Kemudian ketentuan pasal tersebut tidak juga
menyebutkan akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak
dilaksanakan.
3. Ketentuan Pasal 59 RUU KUHAP berbunyi;
(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hanya dapat dilakukan
berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap
tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana ….dstnya
(2) Terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal
tetap, dapat dilakukan penahanan meskipun tidak memenuhi kretaria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Ada 2 (dua) atensi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut
terhadap ketentuan Pasal 59 RUU KUHAP ini. Pertama, redaksional
ketentuan Pasal 59 ayat (1) KUHAP hendaknya dipertegas. Aspek ini
dikarenakan, seolah-olah surat perintah penahanan disejajarkan
dengan penetapan Hakim. Hendaknya pembentuk RUU KUHAP tegas
menentukan bahwa penahanan tersangka dengan surat perintah
penahanan sedangkan penahanan terdakwa dengan penetapan Hakim.
Kedua, terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (2) RUU KUHAP yang
menentukan kretaria penahanan didasarkan pada tersangka atau
terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kretaria demikian
adalah ketentuan pasal yang relatif kurang logis sehingga
menimbulkan aspek diskriminatif dan cenderung bersinggungan
dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penahanan dilakukan karena
6
melakukan suatu tindak pidana (kejahatan), bukan dikarenakan
berdasarkan tidak mempunyai tempat tinggal. Mungkin, relatif lebih
tepat apabila kretaria tidak mempunyai tempat tinggal merupakan
indikator saja dari adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan
melarikan diri (Pasal 59 ayat (5) huruf a RUU KUHAP). Sehingga,
hendaknya syarat materiil dan formil dari suatu penahanan tidak
boleh ada pengecualiannya.
4. Ketentuan Pasal 135 RUU KUHAP berbunyi sebagai berikut:
(1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita
kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,
Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban
yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
(2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar
ganti kerugian kepada korban.
(3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi
kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa
pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
(4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus
berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada
korban.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan
pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
7
Pada dasarnya, ketentuan Pasal 135 RUU KUHAP tersebut telah cukup
memadai dan representatif. Akan tetapi, menurut penulis perlu
adanya sedikit penambahan dan pembahasan. Ketentuan pasal
tersebut sudah mengatur adanya kewajiban bersifat imperatif agar
Hakim menjatuhkan pidana penggantian kerugian terhadap terpidana
dalam aspek perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiel. Pada
asasnya, semua tindak pidana lazim menimbulkan kerugian
kepentingan hukum yang bersifat pribadi dan terhadap masyarakat.
Tapi, ketentuan tersebut tidak mengakibat bagaimana akibat
hukumnya terhadap putusan Hakim yang tidak memenuhi kewajiban
tersebut? Kemudian dalam ketentuan Pasal 135 RUU KUHAP tidak
mengatur tentang adanya peran korban tindak pidana dalam hal
hakim menentukan ada atau tidaknya kerugian materiel tersebut, dan
begitu juga tentang besarnya ganti kerugian yang harus dijatuhkan.
Mungkin, seiring dengan perkembangan jaman hendaknya perlu
dipikirkan adanya hak korban untuk ikut dalam proses peradilan
pidana, seperti adanya hak melakukan upaya hukum. Apabila adanya
hak untuk itu, merupakan salah satu jalan pengadilan yang lebih
tinggi dapat membatalkan suatu putusan yang relatif tidak
memuaskan korban.
5. Ketentuan Pasal 179 RUU KUHAP yang menyatakan bahwa,
“Keterangan ahli sebagaimana dimaksud Pasal 177 ayat (1) huruf d adalah
segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di
8
sidang pengadilan”. Menurut hemat penulis, ketentuan pasal tersebut
hendaknya diperlukan adanya penambahan. Hendaknya, harus
adanya keahlian khusus tersebut mempunyai hubungan keterangan
ahlinya dengan perkara serta hubungan keahliannya dengan
keterangan yang diberikannya. Selain itu, hendaknya perlu adanya
kretaria umum terhadap seorang ahli, misalnya kerena bidang
pekerjaannya atau tugasnya, pendidikannya, surat dari instansi
dimana ahli tersebut mengabdikan keahliannya.
Sedangkan ada beberapa aspek bersifat KHUSUS yang perlu
mendapat atensi dalam RUU KUHAP tersebut adalah tentang hal-hal sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) RUU KUHAP berbunyi, “Dalam hal
Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat
bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri
menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara
acak”, kemudian penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa, “yang
dimaksud dengan “secara acak” adalah berdasarkan urutan masuknya perkara
ke pengadilan dan nama hakim yang akan mengadili perkara tersebut diundi”.
Menurut hemat penulis, mungkin ketentuan tersebut hanya dapat
diterapkan dalam tataran teoretis, dan relatif sulit diterapkan dalam
tataran praktik peradilan. Pada setiap pengadilan Negeri, pasti
terdapat Majelis Hakim yang ditetapkan secara permanen dan
lazimnya ditentukan secara 6 (enam) bulan kemudian secara periodik
diadakan perubahan Majelis Hakim. Kemudian, pada Pengadilan
9
Negeri terhadap perkara yang masuk (pidana) rata-rata dalam
seminggu untuk Pengadilan Negeri Kelas II kurang lebih sebanyak 25
(dua buah) perkara sedangkan untuk Pengadilan Negeri Kelas IA ratarata
sejumlah 75 (tujuh puluh lima) buah perkara. Apabila dilakukan
penunjukan Majelis Hakim secara acak dan hakim yang ditunjuk
diundi maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama,
karena namanya “undian” maka ada kemungkinan penerimaan
jumlah perkara yang diterima antara hakim satu dengan hakim lain
tidaklah sama, dan bahkan dapat saja terjadi hakim yang satu terlalu
banyak mendapatkan perkara sedangkan hakim yang lain tidak
tertutup kemungkinan tidak mendapat perkara sama sekali.5 Kedua,
pembagian suatu perkara berdasarkan sistem acak dengan melalui
“undian” maka meniadakan adanya spesifikasi suatu kasus satu
dengan kasus lainnya dan kemampuan antar hakim. Karakteristik
suatu kasus memang memerlukan suatu penanganan berbeda dengan
kasus yang lain sehingga memerlukan polarisasi dari kemampuan
hakim yang berbeda pula. Suatu kasus tertentu cocok dengan Hakim A
akan tetapi relatif sulit dengan kemampuan Hakim B oleh karena
kemampuan hakim di Indonesia relatif tidak seragam. Ketiga, dalam
praktiknya akan menimbulkan kesulitan dan “kekacauan” dalam hal
dilakukan persidangan. Misalnya, suatu kasus A harus dilakukan
5Berdasarkan data dari Mahkamah Agung RI dan Dirjen Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI rata-rata pada setiap Pengadilan Negeri Kelas II terdapat
jumlah Hakim sebanyak 10 (sepuluh) orang sedangkan pada Pengadilan Negeri
Kelas IB sebanyak 15 (lima belas) orang dan Pengadilan Negeri Kelas IA dan IA
Khusus rata-rata minimal 20 (dua puluh) orang Hakim.
10
dengan Majelis Hakim B, C, D kemudian suatu kasus B diadili dengan
Majelis Hakim C, F, G serta kasus C harus diadili oleh Majelis Hakim
C, F dan H. Dari deskripsi di atas tentu dapat dibayangkan bagaimana
semrawutnya proses persidangan berupa ruang sidang, gonta ganti
majelis hakim dan lain sebagainya apabila kasus yang disidangkan
misalnya berjumlah rata-rata 50 (lima puluh) kasus perharinya. Oleh
karena dengan sistem yang demikian sesuai polarisasi pembentuk
RUU KUHAP sistem sistem acak tersebut kiranya kemungkinan hanya
dapat dilakukan terhadap satu atau dua kasus tertentu saja, dan juga
harus didukung oleh kemampuan Hakim yang relatif sama.
2. Ketentuan Pasal 147 ayat (1) RUU KUHAP berbunyi, “Hakim membuka
sidang perkara atas nama terdakwa dengan menyebut identitasnya dan
menyatakan sidang terbuka untuk untuk umum”, kemudian ayat (2)
menyatakan bahwa, “Ketentuan ayat (1) tidak berlaku terhadap perkara
kesusilaan, terdakwa di bawah umur, dan tindak pidana yang menyangkut
rahasia negara”. Ketentuan penjelasan Pasal 147 RUU KUHAP
menyatakan, “cukup jelas”. Menurut perspektif penulis, hendaknya
diatur secara tegas lewat penambahan atau penyisipan suatu pasal
“kapan terhadap perkara kesusilaan, terdakwa di bawah umur, dan tindak
pidana yang menyangkut rahasia negara”, terhadap proses perkaranya
harus tidak dinyatakan, “sidang terbuka untuk untuk umum”, atau
dengan “pintu tertutup”. Dalam praktik peradilan yang berkembang
sekarang ini, terdapat silang pendapat yang relatif cukup tajam “kapan
terhadap perkara kesusilaan, terdakwa di bawah umur, dan tindak pidana
11
yang menyangkut rahasia negara”, harus tidak dinyatakan, “sidang
terbuka untuk untuk umum”, atau dengan “pintu tertutup”. Ada
pendapat yang menyatakan sidang dengan “pintu tertutup” dimulai
sejak sidang dimulai, dan tidak sedikit yang berpendapat dan
menterapkan dalam praktik, “sidang dengan pintu tertutup adalah ketika
dimulai dengan acara pembuktian”. Untuk itu, pembentuk RUU KUHAP
hendaknya harus tegas memilih polarisasi mana yang hendak
diterapkan untuk praktik sidang dengan “pintu tertutup terhadap
perkara kesusilaan, terdakwa di bawah umur, dan tindak pidana yang
menyangkut rahasia negara”. Kemudian ketentuan Pasal 147 ayat (8)
menentukan bahwa, “Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang
terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan
terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan”, kemudian ayat (9)
menentukan bahwa, “Hakim Ketua sidang memerintahkan agar terdakwa
yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk
kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya”.
Ketentuan Pasal 147 ayat (8), (9) RUU KUHAP tersebut di atas, tidak
mengatur lebih lanjut bagaimana terhadap terhadap “terdakwa yang
tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua
kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya” tetap
tidak dapat dihadirkan pada sidang berikutnya. Apabila mengacu
pada ketentuan Pasal 147 ayat (8) maka sidang tetap dilanjutkan,
terhadap terdakwa yang tidak hadir tersebut. Apabila hal ini
dilakukan, maka akan rentan terhadap pelanggaran HAM dalam due
12
process of law. Dalam praktik peradilan, aspek ini lazim terjadi. Untuk
menghindari dimensi yang demikian, penulis mengusulkan terhadap
terdakwa yang tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan walau telah
dilakukan dengan paksa pada sidang berikutnya hendaknya terdakwa
tersebut dikeluarkan dari berkas perkara sehingga apabila terdakwa
tersebut dapat ditemukan maka akan diadili dalam perkara tersendiri.
3. Ketentuan Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP6 berbunyi, “Dalam hal
terdakwa atau penasihat hukum mengajukan perlawanan bahwa pengadilan
tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima
atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada
Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan
perlawanan tersebut untuk mengambil keputusan”. Penjelasan ketentuan
Pasal 148 tersebut menyatakan “cukup jelas”. Ada beberapa atensi
penulis terhadap ketentuan pasal di atas. Pertama, menurut penulis
lebih tepat dipergunakan terminologi “keberatan” sebagaimana
ketentuan Pasal 156 KUHAP daripada “perlawanan” sebagaimana
Pasal 148 RUU KUHAP agar sejalan, senafas serta selaras dengan
ketentuan dalam hukum acara perdata. Kedua, apa tidak lebih tepat
dipergunakan terminologi “tuntutan tidak dapat diterima” daripada
“dakwaan tidak dapat diterima”. Logika tersebut lebih tepat,
harmonis dan mempunyai nuansa yuridis karena alasan berikut ini.7
6Indentik dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP
7Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik,
Penerbit PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 68-73 dan: Lilik Mulyadi, Hukum Acara
13
 Bahwa hendaknya dibedakan secara tegas antara “surat tuntutan”
dan “surat dakwaan” atau lebih luas lagi dibedakan antara “tuntutan
penuntut umum” dan “dakwaan penuntut umum”. Wirjono
Prodjodikoro8 menyebutkan bahwa menuntut seorang terdakwa di
muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang
terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan
permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian
memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Kemudian,
dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 KUHAP9
disebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum
untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan
diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dari batasan tersebut di
atas, dapat ditarik suatu solusi bahwasanya tuntutan penuntut
umum merupakan penerapan asas dominus litis dari Jaksa Penuntut
Umum (JPU) untuk menyerahkan perkara ke pengadilan dengan
tuntutan agar perkara tersebut segera diadili.
Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan,
Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 122-128
8R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur
Bandung, 1974, hlm. 41
9Pasal 1 angka 2 RUU KUHAP menyebutkan penuntutan sebagai , “tindakan
Penuntut Umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan
Penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke
pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di
siding pengadilan.”
14
 Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP10 hanya
menyebutkan bahwa surat dakwaan diberi tanggal dan
ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan
pekerjaan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan
tindak pidana dilakukan. Menurut pandangan doktrina, ketentuan
surat dakwaan ini merupakan syarat formal dan syarat materiil
yang harus ada dalam surat dakwaan. Jadi, apabila kita lihat
ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP atau identik
dengan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (5) RUU KUHAP, jelaslah
pembentuk UU secara jelas membedakan antara pelimpahan
perkara oleh penuntut umum ke pengadilan negeri dan permintaan
agar segera diadili disertai dengan surat dakwaan. Untuk itu,
dalam hal ini ada dua tindakan dari penuntut umum, yaitu
melimpahkan perkara disertai suatu tuntutan agar perkara diadili
beserta surat dakwaan. Apabila kita menilik lebih detail lagi,
mengenai surat tuntutan dari penuntut umum ini dalam praktik
memang kurang dikenal, tetapi lazim disebut dengan “surat
penyerahan perkara” atau “surat pelimpahan perkara” atau dapat
juga disebut dengan “surat tolakan”. Oleh karena itu, dapatlah
dikatakan bahwa “surat tuntutan” tersebut bersifat dualistis.
10Hampir identik dengan ketentuan Pasal 50 RUU KUHAP
15
Kesatu merupakan surat penyerahan perkara ke pengadilan
dengan bentuk “penetapan” kepala kejaksaan negeri yang
turunannya diberikan kepada penyidik, terdakwa/penasihat
hukumnya, kepala rutan (kalau terdakwa ditahan), saksi
korban/keluarganya, serta arsip. Kedua, berisikan tuntutan
penuntut umum agar perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh
hakim di depan persidangan dengan model formulir bentuk P-31.
Adapun mengenai surat dakwaan bentuk model formulir yang
dipergunakan pihak kejaksaan berbeda dengan di atas, yaitu
apabila perkara tersebut dilimpahkan dengan acara biasa (Pid.B),
model formulir yang dipergunakan bentuk P-29. Apabila
pelimpahan dengan acara singkat (Pid.S), dipergunakan model
formulir berbentuk P-30. Jadi, apabila JPU melimpahkan perkara ke
pengadilan, surat dakwaan berisikan berita acara pemeriksaan
(BAP) penyidik. Kemudian, penetapan pelimpahan tuntutan
(model formulir P-31) dan surat dakwaan (model P-29 atau P-30),
yang antara satu dan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Apabila dijabarkan lebih lanjut, dapat dikatakan
bahwa antara surat dakwaan dengan BAP penyidik dan surat
tuntutan penuntut umum adalah BAP merupakan elemen fundamental
dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan
penuntutan. Jadi, apabila suatu surat dakwaan diajukan oleh
penuntut umum tanpa surat tuntutan, perkara tersebut tidak dapat
16
diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim (pengadilan)
karena perkara tersebut tidak dituntut oleh penuntut umum
(manifestasi asas dominus litis). Begitu pun sebaliknya, apabila
suatu pelimpahan berkas perkara hanya disertai dengan surat
tuntutan tanpa disertai surat dakwaan, majelis hakim (pengadilan)
tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutus karena tidak ada
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga
terdakwa tidak dapat dijatuhkan terhadap pasal kejahatan apa
yang dilakukannya.
 Bahwa konstruksi pola pikir berdasarkan aspek tersebut di atas,
tampak jelas terdapat perbedaan tajam antara “surat tuntutan
penuntut umum” dan “surat dakwaan penuntut umum”. Untuk itu,
selanjutnya yang perlu ditinjau adalah apakah istilah “dakwaan tidak
dapat diterima” dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal
148 ayat (1) RUU KUHAP) sama pengertiannya dengan “tuntutan
penuntut umum tidak dapat diterima” sebagaimana ketentuan Pasal
263 ayat (2) huruf a (Pasal 258 ayat (2) huruf a RUU KUHAP) jo.
Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 3 KUHAP (Pasal 263 ayat (3) huruf
b angka 3) RUU KUHAP)? Apabila kita bertitik tolak pada
ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP (Pasal 50 ayat (4) RUU
KUHAP), secara tegas hanya mengancam batal demi hukum (van
rechtwege nietig atau null and void) terhadap syarat materiil surat
dakwaan memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP
17
(Pasal 50 ayat (2) huruf b RUU KUHAP). Oleh karena itu,
mengenai kapan dan dalam hal apa “dakwaan tidak dapat
diterima” atau “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”
dapat disimpulkan tidak diatur. Menurut pendapat para doktrina
(Mr. M. H. Tirtaamidjaja dan Mr. S.M. Amin)11, putusan terhadap
dikabulkannya keberatan (eksepsi) tuntutan penuntut umum tidak
dapat diterima disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: Karena
dituntutnya seseorang, padahal tidak ada pengaduan dari si korban dalam
tindak pidana aduan (krachtdelicten). Adanya daluwarsa hak menuntut
sebagaima Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya
unsur ne bis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP. Adanya
exceptio litis pendentis (keberatan terhadap apa yang didakwakan kepada
terdakwa sedang diperiksa oleh pengadilan lain). Terhadap empat aspek
di atas, M. Yahya Harahap menyebutnya dengan istilah “dakwaan
tidak dapat diterima” dan khusus ne bis in idem dapat juga disebut
sebagai “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”.12 Jadi,
dengan demikian konklusi dasar terhadap dikabulkannya suatu
keberatan ne bis in idem, amar putusan hakim adalah sama, yakni
dapat berupa “dakwaan tidak dapat diterima” sebagaimana Pasal
156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP) atau dapat
berupa “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”
11Mr. H. M. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Jaksa, Penerbit Fasco,
Jakarta, 1955, hlm. 71 dan Mr. S. M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Penerbit
Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, hlm. 141.
12M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid
II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 662-663 dan hlm. 1226.
18
sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 266 ayat (2)
huruf b angka 3 KUHAP (Pasal 258 ayat (2) huruf a RUU KUHAP)
jo. Pasal 263 ayat (3) huruf b angka 3) RUU KUHAP).
 Karena pembentuk UU menyamakan maksud dari “dakwaan tidak
dapat diterima” sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP
(Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP) dengan “tuntutan penuntut umum
tidak dapat diterima” dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a jo. Pasal 263
ayat (2) huruf b angka 3 KUHAP (Pasal 258 ayat (2) huruf a RUU
KUHAP) jo. Pasal 263 ayat (3) huruf b angka 3) RUU KUHAP). Hal
tersebut menimbulkan pertanyaan, manakah istilah yang lebih
tepat untuk ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat
(1) RUU KUHAP), apakah “dakwaan tidak dapat diterima” ataukah
“tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”? Menurut penulis,
konsekuen dengan pernyataan di muka kiranya yang lebih tepat,
harmonis dan mempunyai nuansa yuridis apabila dalam ketentuan
Pasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP)
dipergunakan istilah “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”
bukan istilah “dakwaan tidak dapat diterima”. Hal ini disebabkan
dalam hal keberatan terhadap surat dakwaan apabila dikabulkan,
majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan dari penuntut
umum dinyatakan batal demi hukum (van rechtwege nietig atau null
and void). Terhadap hal ini JPU masih mempunyai hak penuntutan
terhadap tindak pidana itu karena hanya surat dakwaannya yang
19
dibatalkan, bukan hak penuntutannya (asas dominus litis)
sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1302 K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989.13 Apabila JPU
akan melakukan penuntutan, ia dapat memperbaiki surat dakwaan
untuk berkas perkara yang dilimpahkan kembali ke pengadilan
negeri karena seperti penulis tegaskan di muka, berita acara
pemeriksaan (BAP) penyidik dan surat dakwaan merupakan
kelengkapan surat tuntutan. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan
keberatan tuntutan penuntut umum, yang dimaksudkan JPU hanya
melakukan suatu tuntutan terhadap perbuatan yang merupakan
tindak pidana (straafbaarfeit). Apabila perbuatan tersebut bukan
merupakan suatu tindakan pidana (seperti adanya anasir ne bis in
idem, kadaluwarsa atau bersifat perkara perdata, dan lain-lain),
jaksa/penuntut umum tidak diperkenankan melakukan suatu
penuntutan agar perkara itu diadili. Terhadap pelanggaran hal ini,
misalnya, JPU tetap melakukan penuntutan, terdakwa atau
penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan terhadap
tuntutan tersebut. Apabila dibenarkan, amar putusan majelis hakim
berupa “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”. Putusan
seperti ini dalam praktik sifatnya konstan dalam artian JPU tidak
dapat mengajukan lagi karena perbuatan tersebut bukan
merupakan suatu tindak pidana. Lain halnya terhadap putusan
13Majalah Varia Peradilan, Thn. VI, Nomor 55, April, 1990, Penerbit Ikatan
Hakim Indonesia (IKAHI), hlm. 62-72.
20
hakim dengan amar “dakwaan tidak dapat diterima” karena hanya
dakwaan yang tidak dapat diterima, JPU dapat kapan saja
melakukan lagi penuntutan (asas dominus litis). Hal ini
bertentangan dengan maksud dan hakikat putusan terhadap
keberatan tuntutan, yaitu “tuntutan penuntut umum tidak boleh
diajukan lagi”.
 Berdasarkan keempat aspek tersebut di atas, penulis berasumsi
telah terjadi kerancuan istilah (error interminis) dalam ketentuan
Pasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP), yaitu
semestinya dipergunakan istilah “tuntutan” bukan “dakwaan”, yaitu
terbukti dalam praktik apabila ada “keberatan tuntutan”, bunyi
putusannya adalah “dakwaan”. Seharusnya, logika yang benar ketentuan
Pasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat (1) RUU
KUHAP) adalah apabila ada keberatan kewenangan dan hakim
membenarkan keberatan tersebut, amar putusan adalah
menyatakan hakim tidak berwenang, kemudian terhadap adanya
keberatan tuntutan kemudian dibenarkan oleh majelis hakim, maka
amarnya harus berbunyi, “tuntutan penuntut umum tidak dapat
diterima”. Adapun mengenai keberatan terhadap surat dakwaan
yang dibenarkan, maka amar putusan hakim berbunyi, “surat
dakwaan batal demi hukum” (bukan “surat dakwaan tidak dapat
diterima”). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa menurut
ketentuan hukum acara terminologi, “dakwaan tidak dapat diterima”
21
tidak relevan dalam putusan terhadap keberatan. Untuk hal ini,
praktik yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung belakangan
terlihat telah banyak dipergunakan istilah amar “tuntutan penuntut
umum tidak dapat diterima” bukan “dakwaan tidak dapat diterima”
sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988
dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565
K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993. Berdasarkan hal tersebut
di atas, dapatlah disebutkan bahwa beberapa alasan dapat diajukan
oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap diajukan
keberatan “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima” atau istilah
teknis yuridis Pasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat (1) RUU
KUHAP) terhadap dakwaan tidak dapat diterima adalah: Apa yang
didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah
kadaluwarsa, adanya asas ne bis in idem, yaitu seseorang dituntut
untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama dan telah
mendapatkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap
(in kracht van gewijsde). Kemudian tidak adanya unsur pengaduan,
padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang
dikategorikan ke dalam tindak pidana aduan. Sebagai contoh,
perbuatan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) atau
perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak
pidana kejahatan atau pelanggaran, misalnya, di dalam pasal
22
pencurian (Pasal 362 KUHP) unsur “melawan hukum” memiliki
barang milik orang lain tidak terpenuhi oleh karena barang yang
diambil adalah barang miliknya sendiri. Adanya unsur yang
didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa tidak sesuai
dengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya, melakukan
penyelundupan sebagaimana telah ditentukan dalam tindak
pidana ekonomi (UU Nomor 7/Drt/1955), tetapi didakwa dengan
tindak pidana korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20
Tahun 2001) dan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan
merupakan tindak pidana, melainkan merupakan ruang lingkup
dalam bidang hukum perdata.
Ketiga, hendaknya pembentuk RUU KUHAP menentukan bentuk
dari “keputusan” keberatan (perlawanan) tersebut. Apakah yang
dimaksudkan “keputusan” dalam konteks Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP ini?
Apakah berbentuk penetapan ataukah putusan dalam artian bentuk putusan
sela ataukah putusan akhir? Ternyata, Mahkamah Agung Republik Indonesia
berpendapat bahwa ketentuan Pasal 156 KUHAP membingungkan.14 Dalam
praktik peradilan manifestasi bentuk “keputusan” Pasal 156 ayat (1) KUHAP
dapat berupa Penetapan 15 dan Putusan 16 yang dapat berbentuk Putusan sela
dan Putusan akhir.
14Mahkamah Agung RI, Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah gung
Dengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda), Penerbit Mahkamah Agung
Republik Indonesia, 1987, Jakarta, hlm 117
15Dasar bentuk “penetapan” ini terdapat pada :
1. Jawaban nomor 5 Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Pidana Tahun
1984, hlm. 100 ;
23
4. Ketentuan Pasal 175 RUU KUHAP menentukan, bahwa:
(1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat,
kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguhsungguh
tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara
terbanyak.
(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat
dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling
menguntungkan bagi terdakwa.
2. Angka 5 huruf c Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Buku I,., hlm. 64 ; dan
3. Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
05/Perlw/Pid/1986/PT.DKI tanggal 2 Februari 1987.
16Dasar bentuk “putusan” dalam konteks :
I. “Putusan sela” terdapat pada :
1. Jawaban nomor 1 butir b Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah
Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda) Tahun 1987,
Op.Cit., hlm. 379 ;
2. Jawaban nomor 1 Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknik Yustisial dalam
Rakernas 1994, Mahkamah Agung Rl, 1994, hlm. 58 ; dan
3. Putusan sela dari pengadilan, antara lain :
a. Putusan Sela Pengadilan Negeri Serui Nomor
8/Pts.Pid.B/1994/PN.SRI tanggal 10 Mei 1994 dan Putusan Sela
Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 195/Pid.B/95/PN.Kgn. tanggal
25 Februari 1996;
b. Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor 137/Pid/B/1989/
PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jabar Nomor 97/Pid/1990/
PT.Bdg. tanggal 14 April 1990 ; dan
c. Putusan (Sela) Pengadilan Negeri Indramayu Nomor :
03/Pts.Pid.B/1990/ PN.Im. tanggal 5 April 1990 jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Jabar Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993
(Majalah Varia Peradilan, Thn. IX, Nomor 103, April 1994, Penerbit
Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hlm. 5-23).
II. “Putusan akhir” terdapat pada :
1. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor
32/Pid.B/1988/PN.Rkb. tanggal 28 Oktober 1988 dan Putusan Pengadilan
Negeri Tegal Nomor 19/Pid/B/1984/PN.Tgl. tanggal 20 Juli 1984 ; dan
2. Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.B/1994/PN.Serui. tanggal
21 April 1994.
24
(3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicatat dalam buku himpunan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang
disediakan khusus untuk keperluan tersebut.
Pada dasarnya, ketentuan Pasal 175 RUU KUHAP tersebut terdiri 5
ayat. Akan tetapi ketentuan Pasal 175 tersebut hanya mengatur
mengenai penentuan kesalahan terdakwa tentang terbukti tidaknya
melakukan tindak pidana, dan tidak mengatur mengenai perbedaan
tentang lamanya pidana (strafmaat) apabila terdapat perbedaan yang
sangat tajam antar Majelis Hakim. Hal ini dalam praktik sering
menimbulkan problematika tersendiri. Di samping itu, apakah
ketentuan Pasal 175 ayat (3) RUU KUHAP tentang buku himpunan
putusan yang bersifat rahasia masih diperlukan apabila ketentuan
Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menentukan bahwa, ayat (4) “Dalam sidang permusyawaratan, setiap
Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap
perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan”, dan ayat (5) menentukan bahwa, “Dalam sidang
permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang
berbeda wajib dimuat dalam putusan.”
5. Dalam ketentuan Pasal 190 ayat (1) KUHAP hendaknya terhadap
putusan pemidanaan memuat pula adanya pendapat berbeda
(disenting opinion) dan ketentuan Pasal 192 ayat (1) huruf a RUU
KUHAP yang memuat tidak perlunya pencantuman tuntutan pidana
25
terhadap putusan yang bukan pemidaan hendaknya tetap dimuat
dalam putusan.
III. Rekapitulasi
Pada dasarnya, dikaji dari perspektif seorang hakim KUHAP (UU
Nomor 8 Tahun 1981) memang memerlukan perubahan dan pembaharuan
secara parsial. RUU KUHAP asasnya sudah cukup representatif, akan tetapi
memang memerlukan beberapa perubahan baik yang bersifat redaksional,
substansi maupun pengaturan normanya.*****
Malang, 19 Nopember 2008

RUU KUHAP DARI PERSPEKTIF SEORANG HAKIM1Oleh:Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.2I. PendahuluanSaat ini selaku hukum positif (ius constitutum) hukum acara pidanayang diterapkan pada kebijakan aplikatif adalah bertitik tolak pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981. UU tersebut berdasarkan ketentuan Pasal285 disebut sebagai “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, ataudalam praktik peradilan lazim disingkat dengan terminologi KUHAP.Semenjak pengundangannya, banyak kalangan “memuji” KUHAP denganmenyebutkan sebagai sebuah “karya agung” bangsa Indonesia, akan tetapiada juga yang berpendapat UU dinamai “kitab”. Mestinya kodifikasinya yangdiberi nama kitab. Jadi, mestinya: “Kodifikasi ini dinamai Kitab Undang-1Disampaikan Dalam Diskusi Panel “QUO VADIS RUU KUHAP: CatatanKritis atas RUU KUHAP” Merayakan 60 Tahun Denny Kailimang, S.H., M.H. padatanggal 26 Nopember 2008 di Hotel Shangri-la, Jakarta bersama nara sumber lainnyaKombes (Pol) Dr. RM. Panggabean, SH MH (Kabid Kumdang Divbinkum Polri),Ramelan, SH MH (Mantan Jampidsus Kejagung RI), Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji,SH MH (Akademisi, Advokad & Tim Perumus RUU KUHAP) dan Prof. Dr. AndiHamzah, SH (Tim Perumus RUU KUHAP).2Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur,Penulis Buku Ilmu Hukum dan Dosen Program Pascasarjana Ilmu HukumUniversitas Merdeka, Malang2Undang Hukum Acara Pidana.” Bukan undang-undang yang dinamai“kitab” tetapi kodifikasinya.3Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, terlepas konteks di atasternyata ada sebuah pemikiran baru tentang perlunya perubahan danpembaharuan KUHAP. Pertanyaan kritis dari aspek ini adalah apakahmemang diperlukan perubahan dan pembaharuan KUHAP, sehinggadiperlukan adanya pembahasan tentang RUU KUHAP untuk masamendatang (ius constituendum). Kemudian, pertanyaan yang timbul berikutapakah dengan adanya RUU KUHAP yang nantinya apabila disetujuimenjadi UU selaku hukum positif, apakah dapat memberi sebuah garansibahwa UU yang dihasilkan tersebut akan menjadi relatif lebih baik dari aspeksubstansi, redaksional dan akhirnya akan memberi pengaruh yang besarterhadap penerapan pasal-pasal tersebut pada praktik peradilan.Harus diakui memang, bahwa UU (hukum) relatif jauh tertinggaldengan perkembangan masyarakat (law in action). Akan tetapi, hal inibukanlah berarti an sich kita harus mengganti KUHAP dengan pembaharuanmelalui RUU KUHAP secara menyeluruh. Pengalaman praktik penulis dalampenerapan KUHAP, memang banyak aspek positif dapat dipetik. Akan tetapi,di sisi lainnya memang harus diakui bahwa KUHAP dalam penerapannyabanyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu, dengan dimensi demikianPenulis berpendapat bahwa hendaknya penggantian KUHAP yang telahberjalan dalam praktik selama 27 tahun, dengan RUU KUHAP tidaknya3Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, 2005, hlm. 13bersifat gradual dan menyeluruh, akan tetapi hendaknya bersifat parsialdimana dari sisi kebijakan formulatif dan aplikatif yang terjadi dalam praktikdianggap penerapannya kurang maksimal dan akomodatif, hendaknyadiperbaharui dan dirumuskan kembali sehingga menjadi lebih bersifataspiratif.II. RUU KUHAP Dari Perspektif Seorang HakimDikaji dari perspektif Hakim, maka untuk sistimatisnya pembahasanRUU KUHAP asasnya Penulis membagi pembahasan tersebut dikaji dariperspektif bersifat umum dan khusus. Dari perspektif bersifat umum makapembahasan RUU KUHAP dibahas secara selintas dalam dimensi sebelumproses peradilan (pra-adjudikasi) sedangkan dalam aspek khusus dikaji daridimensi terhadap proses peradilan (penegakan hukum yang dilakukan olehHakim di sidang pengadilan ketika menangani suatu perkara). Tegasnya,pembahasan RUU KUHAP lebih mengkedepankan kepada aspek dandimensi yang bersifat khusus sebagaimana judul makalah ini.Ada beberapa aspek bersifat UMUM yang perlu mendapat atensidalam RUU KUHAP tersebut.1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 RUU KUHAP yang menentukanpengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan gunakepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilantentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, ataudidengar sendiri”, menurut hemat penulis redaksional, “…tentang suatu4tindak pidana…”, esensinya kurang tepat oleh karena tidaklah mungkinseorang saksi dapat menerangkan tentang suatu tindak pidana.Hakikat dan dimensi tentang tindak pidana tersebut terdiri daripelbagai macam kompleksitas unsur-unsur suatu perbuatan. Dikajidari perspektif praktik, lazimnya seorang saksi hanya menerangkantentang sebagian dari kompleksitas unsur-unsur suatu perbuatan, ataumenerangkan tentang segala sesuatu peristiwa yang terjadi, atau pulayang berkorelasi dengan tindak pidana. Menurut hemat penulis,rumusan Pasal 1 angka 26 UU 8/1981 (KUHAP) yang mempergunakanterminologi “perkara” lebih akomodatif.2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) RUU KUHAP menyebutkan bahwa, “setiapkorban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkanperaturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan”. Padahakikatnya, konsep Pasal 5 ayat (1) RUU KUHAP lebih bersifatprogresif dari ketentuan KUHAP dimana korban sudah turutdiperhatikan dalam suatu proses pidana dimana sebelumnya SthepenSchafer disebutkan sebagai cinderella dari hukum pidana.4Permasalahan krusial ketentuan pasal ini adalah siapa yangberwenang dan berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentanghak tersebut dan apakah isi dari hak-hak itu hendaknya dicantumkan4Sthepen Schafer, The victims and His Criminal, Random House, New York,1968, hlm. 159, dalam: Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam PerspektifTeoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan DanKebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali KorbanKejahatan, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 12 dan: Lilik Mulyadi,Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Penerbit PT Djambatan,Jakarta, 2007, 595secara limitatif sehingga tidak menimbulkan pelbagai penafsirandalam praktiknya. Kemudian ketentuan pasal tersebut tidak jugamenyebutkan akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidakdilaksanakan.3. Ketentuan Pasal 59 RUU KUHAP berbunyi;(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hanya dapat dilakukanberdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadaptersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana ….dstnya(2) Terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggaltetap, dapat dilakukan penahanan meskipun tidak memenuhi kretariasebagaimana dimaksud pada ayat (1)Ada 2 (dua) atensi yang memerlukan pendalaman lebih lanjutterhadap ketentuan Pasal 59 RUU KUHAP ini. Pertama, redaksionalketentuan Pasal 59 ayat (1) KUHAP hendaknya dipertegas. Aspek inidikarenakan, seolah-olah surat perintah penahanan disejajarkandengan penetapan Hakim. Hendaknya pembentuk RUU KUHAP tegasmenentukan bahwa penahanan tersangka dengan surat perintahpenahanan sedangkan penahanan terdakwa dengan penetapan Hakim.Kedua, terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (2) RUU KUHAP yangmenentukan kretaria penahanan didasarkan pada tersangka atauterdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kretaria demikianadalah ketentuan pasal yang relatif kurang logis sehinggamenimbulkan aspek diskriminatif dan cenderung bersinggungandengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penahanan dilakukan karena6melakukan suatu tindak pidana (kejahatan), bukan dikarenakanberdasarkan tidak mempunyai tempat tinggal. Mungkin, relatif lebihtepat apabila kretaria tidak mempunyai tempat tinggal merupakanindikator saja dari adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akanmelarikan diri (Pasal 59 ayat (5) huruf a RUU KUHAP). Sehingga,hendaknya syarat materiil dan formil dari suatu penahanan tidakboleh ada pengecualiannya.4. Ketentuan Pasal 135 RUU KUHAP berbunyi sebagai berikut:(1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderitakerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korbanyang besarnya ditentukan dalam putusannya.(2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayarganti kerugian kepada korban.(3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasikepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masapidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.(4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khususberupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepadakorban.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan danpelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan PeraturanPemerintah.7Pada dasarnya, ketentuan Pasal 135 RUU KUHAP tersebut telah cukupmemadai dan representatif. Akan tetapi, menurut penulis perluadanya sedikit penambahan dan pembahasan. Ketentuan pasaltersebut sudah mengatur adanya kewajiban bersifat imperatif agarHakim menjatuhkan pidana penggantian kerugian terhadap terpidanadalam aspek perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiel. Padaasasnya, semua tindak pidana lazim menimbulkan kerugiankepentingan hukum yang bersifat pribadi dan terhadap masyarakat.Tapi, ketentuan tersebut tidak mengakibat bagaimana akibathukumnya terhadap putusan Hakim yang tidak memenuhi kewajibantersebut? Kemudian dalam ketentuan Pasal 135 RUU KUHAP tidakmengatur tentang adanya peran korban tindak pidana dalam halhakim menentukan ada atau tidaknya kerugian materiel tersebut, danbegitu juga tentang besarnya ganti kerugian yang harus dijatuhkan.Mungkin, seiring dengan perkembangan jaman hendaknya perludipikirkan adanya hak korban untuk ikut dalam proses peradilanpidana, seperti adanya hak melakukan upaya hukum. Apabila adanyahak untuk itu, merupakan salah satu jalan pengadilan yang lebihtinggi dapat membatalkan suatu putusan yang relatif tidakmemuaskan korban.5. Ketentuan Pasal 179 RUU KUHAP yang menyatakan bahwa,“Keterangan ahli sebagaimana dimaksud Pasal 177 ayat (1) huruf d adalahsegala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di8sidang pengadilan”. Menurut hemat penulis, ketentuan pasal tersebuthendaknya diperlukan adanya penambahan. Hendaknya, harusadanya keahlian khusus tersebut mempunyai hubungan keteranganahlinya dengan perkara serta hubungan keahliannya denganketerangan yang diberikannya. Selain itu, hendaknya perlu adanyakretaria umum terhadap seorang ahli, misalnya kerena bidangpekerjaannya atau tugasnya, pendidikannya, surat dari instansidimana ahli tersebut mengabdikan keahliannya.Sedangkan ada beberapa aspek bersifat KHUSUS yang perlumendapat atensi dalam RUU KUHAP tersebut adalah tentang hal-hal sebagaiberikut:1. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) RUU KUHAP berbunyi, “Dalam halPengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapatbahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negerimenunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secaraacak”, kemudian penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa, “yangdimaksud dengan “secara acak” adalah berdasarkan urutan masuknya perkarake pengadilan dan nama hakim yang akan mengadili perkara tersebut diundi”.Menurut hemat penulis, mungkin ketentuan tersebut hanya dapatditerapkan dalam tataran teoretis, dan relatif sulit diterapkan dalamtataran praktik peradilan. Pada setiap pengadilan Negeri, pastiterdapat Majelis Hakim yang ditetapkan secara permanen danlazimnya ditentukan secara 6 (enam) bulan kemudian secara periodikdiadakan perubahan Majelis Hakim. Kemudian, pada Pengadilan9Negeri terhadap perkara yang masuk (pidana) rata-rata dalamseminggu untuk Pengadilan Negeri Kelas II kurang lebih sebanyak 25(dua buah) perkara sedangkan untuk Pengadilan Negeri Kelas IA rataratasejumlah 75 (tujuh puluh lima) buah perkara. Apabila dilakukanpenunjukan Majelis Hakim secara acak dan hakim yang ditunjukdiundi maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama,karena namanya “undian” maka ada kemungkinan penerimaanjumlah perkara yang diterima antara hakim satu dengan hakim laintidaklah sama, dan bahkan dapat saja terjadi hakim yang satu terlalubanyak mendapatkan perkara sedangkan hakim yang lain tidaktertutup kemungkinan tidak mendapat perkara sama sekali.5 Kedua,pembagian suatu perkara berdasarkan sistem acak dengan melalui“undian” maka meniadakan adanya spesifikasi suatu kasus satudengan kasus lainnya dan kemampuan antar hakim. Karakteristiksuatu kasus memang memerlukan suatu penanganan berbeda dengankasus yang lain sehingga memerlukan polarisasi dari kemampuanhakim yang berbeda pula. Suatu kasus tertentu cocok dengan Hakim Aakan tetapi relatif sulit dengan kemampuan Hakim B oleh karenakemampuan hakim di Indonesia relatif tidak seragam. Ketiga, dalampraktiknya akan menimbulkan kesulitan dan “kekacauan” dalam haldilakukan persidangan. Misalnya, suatu kasus A harus dilakukan5Berdasarkan data dari Mahkamah Agung RI dan Dirjen Peradilan UmumMahkamah Agung RI rata-rata pada setiap Pengadilan Negeri Kelas II terdapatjumlah Hakim sebanyak 10 (sepuluh) orang sedangkan pada Pengadilan NegeriKelas IB sebanyak 15 (lima belas) orang dan Pengadilan Negeri Kelas IA dan IAKhusus rata-rata minimal 20 (dua puluh) orang Hakim.10dengan Majelis Hakim B, C, D kemudian suatu kasus B diadili denganMajelis Hakim C, F, G serta kasus C harus diadili oleh Majelis HakimC, F dan H. Dari deskripsi di atas tentu dapat dibayangkan bagaimanasemrawutnya proses persidangan berupa ruang sidang, gonta gantimajelis hakim dan lain sebagainya apabila kasus yang disidangkanmisalnya berjumlah rata-rata 50 (lima puluh) kasus perharinya. Olehkarena dengan sistem yang demikian sesuai polarisasi pembentukRUU KUHAP sistem sistem acak tersebut kiranya kemungkinan hanyadapat dilakukan terhadap satu atau dua kasus tertentu saja, dan jugaharus didukung oleh kemampuan Hakim yang relatif sama.2. Ketentuan Pasal 147 ayat (1) RUU KUHAP berbunyi, “Hakim membukasidang perkara atas nama terdakwa dengan menyebut identitasnya danmenyatakan sidang terbuka untuk untuk umum”, kemudian ayat (2)menyatakan bahwa, “Ketentuan ayat (1) tidak berlaku terhadap perkarakesusilaan, terdakwa di bawah umur, dan tindak pidana yang menyangkutrahasia negara”. Ketentuan penjelasan Pasal 147 RUU KUHAPmenyatakan, “cukup jelas”. Menurut perspektif penulis, hendaknyadiatur secara tegas lewat penambahan atau penyisipan suatu pasal“kapan terhadap perkara kesusilaan, terdakwa di bawah umur, dan tindakpidana yang menyangkut rahasia negara”, terhadap proses perkaranyaharus tidak dinyatakan, “sidang terbuka untuk untuk umum”, ataudengan “pintu tertutup”. Dalam praktik peradilan yang berkembangsekarang ini, terdapat silang pendapat yang relatif cukup tajam “kapanterhadap perkara kesusilaan, terdakwa di bawah umur, dan tindak pidana11yang menyangkut rahasia negara”, harus tidak dinyatakan, “sidangterbuka untuk untuk umum”, atau dengan “pintu tertutup”. Adapendapat yang menyatakan sidang dengan “pintu tertutup” dimulaisejak sidang dimulai, dan tidak sedikit yang berpendapat danmenterapkan dalam praktik, “sidang dengan pintu tertutup adalah ketikadimulai dengan acara pembuktian”. Untuk itu, pembentuk RUU KUHAPhendaknya harus tegas memilih polarisasi mana yang hendakditerapkan untuk praktik sidang dengan “pintu tertutup terhadapperkara kesusilaan, terdakwa di bawah umur, dan tindak pidana yangmenyangkut rahasia negara”. Kemudian ketentuan Pasal 147 ayat (8)menentukan bahwa, “Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorangterdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaanterhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan”, kemudian ayat (9)menentukan bahwa, “Hakim Ketua sidang memerintahkan agar terdakwayang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untukkedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya”.Ketentuan Pasal 147 ayat (8), (9) RUU KUHAP tersebut di atas, tidakmengatur lebih lanjut bagaimana terhadap terhadap “terdakwa yangtidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk keduakalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya” tetaptidak dapat dihadirkan pada sidang berikutnya. Apabila mengacupada ketentuan Pasal 147 ayat (8) maka sidang tetap dilanjutkan,terhadap terdakwa yang tidak hadir tersebut. Apabila hal inidilakukan, maka akan rentan terhadap pelanggaran HAM dalam due12process of law. Dalam praktik peradilan, aspek ini lazim terjadi. Untukmenghindari dimensi yang demikian, penulis mengusulkan terhadapterdakwa yang tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan walau telahdilakukan dengan paksa pada sidang berikutnya hendaknya terdakwatersebut dikeluarkan dari berkas perkara sehingga apabila terdakwatersebut dapat ditemukan maka akan diadili dalam perkara tersendiri.3. Ketentuan Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP6 berbunyi, “Dalam halterdakwa atau penasihat hukum mengajukan perlawanan bahwa pengadilantidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterimaatau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepadaPenuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkanperlawanan tersebut untuk mengambil keputusan”. Penjelasan ketentuanPasal 148 tersebut menyatakan “cukup jelas”. Ada beberapa atensipenulis terhadap ketentuan pasal di atas. Pertama, menurut penulislebih tepat dipergunakan terminologi “keberatan” sebagaimanaketentuan Pasal 156 KUHAP daripada “perlawanan” sebagaimanaPasal 148 RUU KUHAP agar sejalan, senafas serta selaras denganketentuan dalam hukum acara perdata. Kedua, apa tidak lebih tepatdipergunakan terminologi “tuntutan tidak dapat diterima” daripada“dakwaan tidak dapat diterima”. Logika tersebut lebih tepat,harmonis dan mempunyai nuansa yuridis karena alasan berikut ini.76Indentik dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP7Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik,Penerbit PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 68-73 dan: Lilik Mulyadi, Hukum Acara13 Bahwa hendaknya dibedakan secara tegas antara “surat tuntutan”dan “surat dakwaan” atau lebih luas lagi dibedakan antara “tuntutanpenuntut umum” dan “dakwaan penuntut umum”. WirjonoProdjodikoro8 menyebutkan bahwa menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorangterdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, denganpermohonan supaya hakim memeriksa dan kemudianmemutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Kemudian,dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 KUHAP9disebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umumuntuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yangberwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalamundang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dandiputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dari batasan tersebut diatas, dapat ditarik suatu solusi bahwasanya tuntutan penuntutumum merupakan penerapan asas dominus litis dari Jaksa PenuntutUmum (JPU) untuk menyerahkan perkara ke pengadilan dengantuntutan agar perkara tersebut segera diadili.Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan,Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 122-1288R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit SumurBandung, 1974, hlm. 419Pasal 1 angka 2 RUU KUHAP menyebutkan penuntutan sebagai , “tindakanPenuntut Umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukanPenuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana kepengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disiding pengadilan.”14 Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP10 hanyamenyebutkan bahwa surat dakwaan diberi tanggal danditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atautanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama danpekerjaan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dantindak pidana dilakukan. Menurut pandangan doktrina, ketentuansurat dakwaan ini merupakan syarat formal dan syarat materiilyang harus ada dalam surat dakwaan. Jadi, apabila kita lihatketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP atau identikdengan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (5) RUU KUHAP, jelaslahpembentuk UU secara jelas membedakan antara pelimpahanperkara oleh penuntut umum ke pengadilan negeri dan permintaanagar segera diadili disertai dengan surat dakwaan. Untuk itu,dalam hal ini ada dua tindakan dari penuntut umum, yaitumelimpahkan perkara disertai suatu tuntutan agar perkara diadilibeserta surat dakwaan. Apabila kita menilik lebih detail lagi,mengenai surat tuntutan dari penuntut umum ini dalam praktikmemang kurang dikenal, tetapi lazim disebut dengan “suratpenyerahan perkara” atau “surat pelimpahan perkara” atau dapatjuga disebut dengan “surat tolakan”. Oleh karena itu, dapatlahdikatakan bahwa “surat tuntutan” tersebut bersifat dualistis.10Hampir identik dengan ketentuan Pasal 50 RUU KUHAP15Kesatu merupakan surat penyerahan perkara ke pengadilandengan bentuk “penetapan” kepala kejaksaan negeri yangturunannya diberikan kepada penyidik, terdakwa/penasihathukumnya, kepala rutan (kalau terdakwa ditahan), saksikorban/keluarganya, serta arsip. Kedua, berisikan tuntutanpenuntut umum agar perkara tersebut diperiksa dan diadili olehhakim di depan persidangan dengan model formulir bentuk P-31.Adapun mengenai surat dakwaan bentuk model formulir yangdipergunakan pihak kejaksaan berbeda dengan di atas, yaituapabila perkara tersebut dilimpahkan dengan acara biasa (Pid.B),model formulir yang dipergunakan bentuk P-29. Apabilapelimpahan dengan acara singkat (Pid.S), dipergunakan modelformulir berbentuk P-30. Jadi, apabila JPU melimpahkan perkara kepengadilan, surat dakwaan berisikan berita acara pemeriksaan(BAP) penyidik. Kemudian, penetapan pelimpahan tuntutan(model formulir P-31) dan surat dakwaan (model P-29 atau P-30),yang antara satu dan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan. Apabila dijabarkan lebih lanjut, dapat dikatakanbahwa antara surat dakwaan dengan BAP penyidik dan surattuntutan penuntut umum adalah BAP merupakan elemen fundamentaldari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan danpenuntutan. Jadi, apabila suatu surat dakwaan diajukan olehpenuntut umum tanpa surat tuntutan, perkara tersebut tidak dapat16diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim (pengadilan)karena perkara tersebut tidak dituntut oleh penuntut umum(manifestasi asas dominus litis). Begitu pun sebaliknya, apabilasuatu pelimpahan berkas perkara hanya disertai dengan surattuntutan tanpa disertai surat dakwaan, majelis hakim (pengadilan)tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutus karena tidak adatindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehinggaterdakwa tidak dapat dijatuhkan terhadap pasal kejahatan apayang dilakukannya. Bahwa konstruksi pola pikir berdasarkan aspek tersebut di atas,tampak jelas terdapat perbedaan tajam antara “surat tuntutanpenuntut umum” dan “surat dakwaan penuntut umum”. Untuk itu,selanjutnya yang perlu ditinjau adalah apakah istilah “dakwaan tidakdapat diterima” dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal148 ayat (1) RUU KUHAP) sama pengertiannya dengan “tuntutanpenuntut umum tidak dapat diterima” sebagaimana ketentuan Pasal263 ayat (2) huruf a (Pasal 258 ayat (2) huruf a RUU KUHAP) jo.Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 3 KUHAP (Pasal 263 ayat (3) hurufb angka 3) RUU KUHAP)? Apabila kita bertitik tolak padaketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP (Pasal 50 ayat (4) RUUKUHAP), secara tegas hanya mengancam batal demi hukum (vanrechtwege nietig atau null and void) terhadap syarat materiil suratdakwaan memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP17(Pasal 50 ayat (2) huruf b RUU KUHAP). Oleh karena itu,mengenai kapan dan dalam hal apa “dakwaan tidak dapatditerima” atau “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”dapat disimpulkan tidak diatur. Menurut pendapat para doktrina(Mr. M. H. Tirtaamidjaja dan Mr. S.M. Amin)11, putusan terhadapdikabulkannya keberatan (eksepsi) tuntutan penuntut umum tidakdapat diterima disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: Karenadituntutnya seseorang, padahal tidak ada pengaduan dari si korban dalamtindak pidana aduan (krachtdelicten). Adanya daluwarsa hak menuntutsebagaima Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanyaunsur ne bis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP. Adanyaexceptio litis pendentis (keberatan terhadap apa yang didakwakan kepadaterdakwa sedang diperiksa oleh pengadilan lain). Terhadap empat aspekdi atas, M. Yahya Harahap menyebutnya dengan istilah “dakwaantidak dapat diterima” dan khusus ne bis in idem dapat juga disebutsebagai “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”.12 Jadi,dengan demikian konklusi dasar terhadap dikabulkannya suatukeberatan ne bis in idem, amar putusan hakim adalah sama, yaknidapat berupa “dakwaan tidak dapat diterima” sebagaimana Pasal156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP) atau dapatberupa “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”11Mr. H. M. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Jaksa, Penerbit Fasco,Jakarta, 1955, hlm. 71 dan Mr. S. M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, PenerbitPradnya Paramita, Jakarta, 1971, hlm. 141.12M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP JilidII, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 662-663 dan hlm. 1226.18sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 266 ayat (2)huruf b angka 3 KUHAP (Pasal 258 ayat (2) huruf a RUU KUHAP)jo. Pasal 263 ayat (3) huruf b angka 3) RUU KUHAP). Karena pembentuk UU menyamakan maksud dari “dakwaan tidakdapat diterima” sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP(Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP) dengan “tuntutan penuntut umumtidak dapat diterima” dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a jo. Pasal 263ayat (2) huruf b angka 3 KUHAP (Pasal 258 ayat (2) huruf a RUUKUHAP) jo. Pasal 263 ayat (3) huruf b angka 3) RUU KUHAP). Haltersebut menimbulkan pertanyaan, manakah istilah yang lebihtepat untuk ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat(1) RUU KUHAP), apakah “dakwaan tidak dapat diterima” ataukah“tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”? Menurut penulis,konsekuen dengan pernyataan di muka kiranya yang lebih tepat,harmonis dan mempunyai nuansa yuridis apabila dalam ketentuanPasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP)dipergunakan istilah “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”bukan istilah “dakwaan tidak dapat diterima”. Hal ini disebabkandalam hal keberatan terhadap surat dakwaan apabila dikabulkan,majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan dari penuntutumum dinyatakan batal demi hukum (van rechtwege nietig atau nulland void). Terhadap hal ini JPU masih mempunyai hak penuntutanterhadap tindak pidana itu karena hanya surat dakwaannya yang19dibatalkan, bukan hak penuntutannya (asas dominus litis)sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1302 K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989.13 Apabila JPUakan melakukan penuntutan, ia dapat memperbaiki surat dakwaanuntuk berkas perkara yang dilimpahkan kembali ke pengadilannegeri karena seperti penulis tegaskan di muka, berita acarapemeriksaan (BAP) penyidik dan surat dakwaan merupakankelengkapan surat tuntutan. Akan tetapi, hal ini berbeda dengankeberatan tuntutan penuntut umum, yang dimaksudkan JPU hanyamelakukan suatu tuntutan terhadap perbuatan yang merupakantindak pidana (straafbaarfeit). Apabila perbuatan tersebut bukanmerupakan suatu tindakan pidana (seperti adanya anasir ne bis inidem, kadaluwarsa atau bersifat perkara perdata, dan lain-lain),jaksa/penuntut umum tidak diperkenankan melakukan suatupenuntutan agar perkara itu diadili. Terhadap pelanggaran hal ini,misalnya, JPU tetap melakukan penuntutan, terdakwa ataupenasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan terhadaptuntutan tersebut. Apabila dibenarkan, amar putusan majelis hakimberupa “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”. Putusanseperti ini dalam praktik sifatnya konstan dalam artian JPU tidakdapat mengajukan lagi karena perbuatan tersebut bukanmerupakan suatu tindak pidana. Lain halnya terhadap putusan13Majalah Varia Peradilan, Thn. VI, Nomor 55, April, 1990, Penerbit IkatanHakim Indonesia (IKAHI), hlm. 62-72.20hakim dengan amar “dakwaan tidak dapat diterima” karena hanyadakwaan yang tidak dapat diterima, JPU dapat kapan sajamelakukan lagi penuntutan (asas dominus litis). Hal inibertentangan dengan maksud dan hakikat putusan terhadapkeberatan tuntutan, yaitu “tuntutan penuntut umum tidak bolehdiajukan lagi”. Berdasarkan keempat aspek tersebut di atas, penulis berasumsitelah terjadi kerancuan istilah (error interminis) dalam ketentuanPasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP), yaitusemestinya dipergunakan istilah “tuntutan” bukan “dakwaan”, yaituterbukti dalam praktik apabila ada “keberatan tuntutan”, bunyiputusannya adalah “dakwaan”. Seharusnya, logika yang benar ketentuanPasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat (1) RUUKUHAP) adalah apabila ada keberatan kewenangan dan hakimmembenarkan keberatan tersebut, amar putusan adalahmenyatakan hakim tidak berwenang, kemudian terhadap adanyakeberatan tuntutan kemudian dibenarkan oleh majelis hakim, makaamarnya harus berbunyi, “tuntutan penuntut umum tidak dapatditerima”. Adapun mengenai keberatan terhadap surat dakwaanyang dibenarkan, maka amar putusan hakim berbunyi, “suratdakwaan batal demi hukum” (bukan “surat dakwaan tidak dapatditerima”). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa menurutketentuan hukum acara terminologi, “dakwaan tidak dapat diterima”21tidak relevan dalam putusan terhadap keberatan. Untuk hal ini,praktik yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung belakanganterlihat telah banyak dipergunakan istilah amar “tuntutan penuntutumum tidak dapat diterima” bukan “dakwaan tidak dapat diterima”sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993. Berdasarkan hal tersebutdi atas, dapatlah disebutkan bahwa beberapa alasan dapat diajukanoleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap diajukankeberatan “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima” atau istilahteknis yuridis Pasal 156 ayat (1) KUHAP (Pasal 148 ayat (1) RUUKUHAP) terhadap dakwaan tidak dapat diterima adalah: Apa yangdidakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telahkadaluwarsa, adanya asas ne bis in idem, yaitu seseorang dituntutuntuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama dan telahmendapatkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde). Kemudian tidak adanya unsur pengaduan,padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yangdikategorikan ke dalam tindak pidana aduan. Sebagai contoh,perbuatan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) atauperbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindakpidana kejahatan atau pelanggaran, misalnya, di dalam pasal22pencurian (Pasal 362 KUHP) unsur “melawan hukum” memilikibarang milik orang lain tidak terpenuhi oleh karena barang yangdiambil adalah barang miliknya sendiri. Adanya unsur yangdidakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa tidak sesuaidengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya, melakukanpenyelundupan sebagaimana telah ditentukan dalam tindakpidana ekonomi (UU Nomor 7/Drt/1955), tetapi didakwa dengantindak pidana korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20Tahun 2001) dan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanmerupakan tindak pidana, melainkan merupakan ruang lingkupdalam bidang hukum perdata.Ketiga, hendaknya pembentuk RUU KUHAP menentukan bentukdari “keputusan” keberatan (perlawanan) tersebut. Apakah yangdimaksudkan “keputusan” dalam konteks Pasal 148 ayat (1) RUU KUHAP ini?Apakah berbentuk penetapan ataukah putusan dalam artian bentuk putusansela ataukah putusan akhir? Ternyata, Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat bahwa ketentuan Pasal 156 KUHAP membingungkan.14 Dalampraktik peradilan manifestasi bentuk “keputusan” Pasal 156 ayat (1) KUHAPdapat berupa Penetapan 15 dan Putusan 16 yang dapat berbentuk Putusan seladan Putusan akhir.14Mahkamah Agung RI, Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah gungDengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda), Penerbit Mahkamah AgungRepublik Indonesia, 1987, Jakarta, hlm 11715Dasar bentuk “penetapan” ini terdapat pada :1. Jawaban nomor 5 Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Pidana Tahun1984, hlm. 100 ;234. Ketentuan Pasal 175 RUU KUHAP menentukan, bahwa:(1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat,kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguhsungguhtidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suaraterbanyak.(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapatdipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang palingmenguntungkan bagi terdakwa.2. Angka 5 huruf c Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanBuku I,., hlm. 64 ; dan3. Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor05/Perlw/Pid/1986/PT.DKI tanggal 2 Februari 1987.16Dasar bentuk “putusan” dalam konteks :I. “Putusan sela” terdapat pada :1. Jawaban nomor 1 butir b Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja MahkamahAgung dengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda) Tahun 1987,Op.Cit., hlm. 379 ;2. Jawaban nomor 1 Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknik Yustisial dalamRakernas 1994, Mahkamah Agung Rl, 1994, hlm. 58 ; dan3. Putusan sela dari pengadilan, antara lain :a. Putusan Sela Pengadilan Negeri Serui Nomor8/Pts.Pid.B/1994/PN.SRI tanggal 10 Mei 1994 dan Putusan SelaPengadilan Negeri Kandangan Nomor 195/Pid.B/95/PN.Kgn. tanggal25 Februari 1996;b. Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor 137/Pid/B/1989/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jabar Nomor 97/Pid/1990/PT.Bdg. tanggal 14 April 1990 ; danc. Putusan (Sela) Pengadilan Negeri Indramayu Nomor :03/Pts.Pid.B/1990/ PN.Im. tanggal 5 April 1990 jo. Putusan PengadilanTinggi Jabar Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993(Majalah Varia Peradilan, Thn. IX, Nomor 103, April 1994, PenerbitIkatan Hakim Indonesia (IKAHI), hlm. 5-23).II. “Putusan akhir” terdapat pada :1. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor32/Pid.B/1988/PN.Rkb. tanggal 28 Oktober 1988 dan Putusan PengadilanNegeri Tegal Nomor 19/Pid/B/1984/PN.Tgl. tanggal 20 Juli 1984 ; dan2. Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.B/1994/PN.Serui. tanggal21 April 1994.24(3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dicatat dalam buku himpunan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yangdisediakan khusus untuk keperluan tersebut.Pada dasarnya, ketentuan Pasal 175 RUU KUHAP tersebut terdiri 5ayat. Akan tetapi ketentuan Pasal 175 tersebut hanya mengaturmengenai penentuan kesalahan terdakwa tentang terbukti tidaknyamelakukan tindak pidana, dan tidak mengatur mengenai perbedaantentang lamanya pidana (strafmaat) apabila terdapat perbedaan yangsangat tajam antar Majelis Hakim. Hal ini dalam praktik seringmenimbulkan problematika tersendiri. Di samping itu, apakahketentuan Pasal 175 ayat (3) RUU KUHAP tentang buku himpunanputusan yang bersifat rahasia masih diperlukan apabila ketentuanPasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yangmenentukan bahwa, ayat (4) “Dalam sidang permusyawaratan, setiapHakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadapperkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dariputusan”, dan ayat (5) menentukan bahwa, “Dalam sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yangberbeda wajib dimuat dalam putusan.”5. Dalam ketentuan Pasal 190 ayat (1) KUHAP hendaknya terhadapputusan pemidanaan memuat pula adanya pendapat berbeda(disenting opinion) dan ketentuan Pasal 192 ayat (1) huruf a RUUKUHAP yang memuat tidak perlunya pencantuman tuntutan pidana25terhadap putusan yang bukan pemidaan hendaknya tetap dimuatdalam putusan.III. RekapitulasiPada dasarnya, dikaji dari perspektif seorang hakim KUHAP (UUNomor 8 Tahun 1981) memang memerlukan perubahan dan pembaharuansecara parsial. RUU KUHAP asasnya sudah cukup representatif, akan tetapimemang memerlukan beberapa perubahan baik yang bersifat redaksional,substansi maupun pengaturan normanya.*****Malang, 19 Nopember 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s